MADIUN (Realita) - Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi bersama Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol. Yusri Yunus memantau pelaksanaan pengamanan libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di Madiun, Jawa Timur, Jumat (31/12/2021). Kunjungan ini merupakan tugas khusus dari Presiden RI, Joko Widodo.
Rombongan ini langsung melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan pengendalian transportasi pada masa libur tahun Baru 2022 di Gedung Sunaryo, Polres Madiun Kota. Menurut Budi Karya Sumadi, pemerintah memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan perjalanan pada masa liburan Nataru.
Baca Juga: Kabag Ops Lakukan Inspeksi Pos Pelayanan Natal dan Tahun Baru
Kebijakan itu hanya berlaku untuk hal-hal yang penting atau urgensi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Ini karena pandemi Covid-19 belum berakhir. Ditambah lagi muncul varian baru Omicron, yang perlu mendapat atensi bersama.
"Kita memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan perjalanan tapi ingat kalau mau jalan-jalan, pergi itu kalau yang penting-penting saja dan siapkan keadaan diri dengan dua vaksin, antigen dan mobil yang ready untuk bisa berjalan," katanya.
Baca Juga: 354.247 Penumpang Pulau Jawa Menuju Sumatera
Menhub menyatakan, dalam rakor tersebut seluruh elemen diminta meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini. Sebab puncak mudik pada masa liburan Nataru, terjadi pada tanggal 1-2 dan 8-9 Januari 2022. Karenanya ia meminta seluruh jajaran kepolisian dan instansi terkait melakukan serangkaian upaya untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat.
Ditempat yang sama, Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol. Yusri Yunus mengungkapkan, arus mudik Nataru telah usai. Namun yang perlu diantisipasi adalah pengamanan malam tahun baru dan terkait arus balik pada 1-2 Januari 2022.
Baca Juga: Datangi Greja, Bupati Ponorogo Pastikan Perayaan Natal di Bumi Reog Aman
"Kita sudah sosialisasikan bahwa jangan sampai ada euforia berlebihan karena covid-19 saat ini cukup rawan. Caranya memutus mata rantai adalah kita taat prokes dengan 5M diantaranya mengurangi mobilitas. Itu yang kita lakukan," ungkapnya.
Yusri menjelaskan, pengamanan arus balik harus benar-benar disiapkan oleh semua pihak. Utamanya jajaran kepolisian. Dengan begitu masyarakat bisa melakukan perjalanan dengan aman dan lancar. Ini mengingat angka kecelakaan di seluruh Indonesia saat ini telah mencapai 40 persen.paw
Editor : Redaksi
