KOTA MALANG (Realita)- Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menekankan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar terus meningkatkan literasi dalam admistrasi dan taat hukum.
"Kuatkan sinergi dengan instansi terkait, kuncinya adalah terus dan terus menguatkan literasi pemahaman kita terhadap aspek-aspek TUN sesuai tugas fungsi yang kita emban,” tegasnya saat memberikan pengarahan pada acara Bimtek Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) Pemkot Malang Tahun Anggaran 2022, di Savana Hotel and Convention Malang, Rabu (9/3).
Baca Juga: Sutiaji Lantik 115 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemkot Malang
Dalam kesempatan itu, Sutiaji juga menjelaskan, TUN merupakan administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sehingga penting untuk dipahami bersama agar dapat menerbitkan keputusan TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Hal itu sekaligus guna menghindari konflik dan sengketa TUN di kemudian hari dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," tutur dia.
Karena ia menilai, peningkatan literasi berkaitan dengan administrasi adalah masalah krusial dan itu tidak ada batasnya.
Untuk itu, Wali Kota Malang menekankan Bagian Hukum Setda Kota Malang agar terus memfasilitasi peningkatan kapasitas dan melakukan pendampingan. "Hal ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa akibat timbulnya benturan kepentingan," jelasnya.
Baca Juga: Berkat Inovasi E-JKN Cekat, Wali Kota Sutiaji Terima Penghargaan APDI 2023
Terakhir ia mengingatkan, bahwa berdasarkan misi ke-empat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023, yang berbunyi memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.
"Maka Pejabat TUN di lingkungan Pemkot Malang dituntut untuk terus melakukan peningkatan literasi akan administrasi dan hukum yang saat ini dianggap sangatlah krusial untuk menghadapi semakin kompleksnya urusan pemerintahan," tandas Sutiaji.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum Kota Malang, Suparno mengatakan tujuan digelarnya Bimtek ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas pejabat tata usaha negara khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kelurahan dan kecamatan Kota Malang untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dalam pelaksanaan administrasi dan konsekuensi terhadap TUN.
Baca Juga: Wali Kota Sutiaji Ingin Festival Padang Bulan Jadi Event Bulanan di Kayutangan Heritage
"Untuk melahirkan aparatur pemerintah yang profesional dan berkualitas, maka dalam materi Bimtek ini akan dipandu langsung dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Negeri Malang, akademisi Universitas Brawijaya, Polresta Malang Kota dan bagian bidang hukum Kota Malang" terang Suparno.
Acara yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ini dihadiri oleh ASN kelurahan dan kecamatan se Kota Malang. hms/mad
Editor : Redaksi
