MADIUN (Realita) – Rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan APBD (P-APBD) 2024 mulai dibahas. Itu menyusul penyampaian nota keuangan oleh Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto di hadapan anggota dewan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Madiun, Senin (29/7/2024).
Pj Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto mengatakan, rencana anggaran pendapatan sebesar Rp 1,130 triliun dengan rencana belanja daerah Rp 1,244 triliun dengan defisit anggaran Rp 113,9 miliar. Kemudian, anggaran defisit tersebut digunakan untuk membiayai program dan belanja daerah.
Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, Pj Wali Kota Madiun Ajak Masyarakat Teruskan Perjuangan
‘’Ini (nota keuangan P-APBD) masih dibahas di tingkat DPRD. Kami targetkan peningkatan PAD karena kami masih butuh anggaran untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya,’’ ungkap Eddy.
Sesuai kebijakan umum anggaran (KUA) yang disepakati, penyusunan P-APBD diwujudkan dalam program dan kegiatan yang terbagi pada sembilan fungsi. Yakni, fungsi pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; fungsi ekonomi; fungsi perlindungan lingkungan hidup; fungsi perumahan dan fasilitas umum; fungsi kesehatan; fungsi pariwisata; fungsi pendidikan; dan fungsi perlindungan sosial.
‘’Kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Termasuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan,’’ jelasnya.
Eddy tak menampik ada penambahan BTT sebesar Rp 907 juta dari semula Rp 2 miliar menjadi 2,9 miliar. Menurut dia, penambahan anggaran itu guna antisipasi atau memaksimalkan kebutuhan tak terduga. Baik untuk penanganan bencana maupun upaya menekan inflasi daerah.
Baca juga: Pemkot Madiun Bakal Terapkan WFA, Boleh Kerja dari Mana Saja
‘’Bisa untuk mengoptimalkan upaya menekan inflasi. Sejauh ini dampak manfaat penekanan inflasi cukup luar biasa. Di sisi lain, BTT juga dapat dimanfaatkan jika ada bencana kekeringan atau bencana lainnya,’’ pungkas Eddy.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan, P-APBD 2024 diproyeksikan kenaikan pada pendapatan sekitar Rp 32 miliar atau 2,93 persen. Semula Rp 1,097 triliun menjadi 1,130 triliun. Rencana perubahan itu pada sektor pendapatan asli daerah (PAD) yang naik Rp 5 miliar dan pendapatan transfer yang direncanakan naik sekitar Rp 26,7 miliar.
‘’Seperti yang disampaikan Pj wali kota, PAK (perubahan anggaran keuangan) ada kenaikan maupun penurunan anggaran di berbagai sektor. Meski memang fokus masih pada pembangunan,’’ kata Andi seusai memimpin rapat paripurna.
Di samping perubahan pada pendapatan, kata Andi, juga ada perubahan pada belanja daerah. Pada belanja operasi, anggaran bertambah Rp 17 miliar dari semula Rp 1,057 triliun menjadi Rp 1,074 triliun. Kemudian, terjadi pengurangan pada belanja modal sekitar Rp 7 miliar dari semula Rp 173 miliar menjadi Rp 166 miliar. Lalu, penambahan pada pos anggaran belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp 907 juta dari semula Rp 2 miliar menjadi 2,9 miliar.
Baca juga: Lagi, Pemkot Madiun Raih Penghargaan dari Menpan-RB
Pun arah dan kebijakan umum pembiayaan juga mengalami perubahan dari yang ditetapkan dalam APBD 2024. Dari anggaran semula Rp 135 miliar menjadi 113,9 miliar atau berkurang sekitar Rp 21 miliar.
‘’Fokus sementara pada penguatan anggaran program pariwisata dan perlindungan sosial. Akan kami bahas dahulu bersama komisi dan badan anggaran. Setelah itu kami sampaikan pandangan umum,’’ ujarnya. adv
Editor : Redaksi