JAKARTA (Realita)- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2025, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri, DPRD DKI Jakarta, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.
Namun, pelantikan ini diwarnai dugaan skandal yang menyeret salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta MM. Keduanya diduga berkolaborasi meloloskan sekitar 20 pejabat dari total 59 orang yang dilantik, tanpa sepengetahuan Gubernur.
Baca juga: Marak Poster Politikus bareng Greysia-Aprilyani, Pengamat: Pencitraan yang Tak Etis
“Sekitar 20 pejabat itu merupakan kader PDIP yang dekat dengan IM. Mereka diloloskan berkat kerja sama IM dan MM, sementara Gubernur Pramono tidak mengetahui adanya permainan di belakang proses seleksi,” ujar seorang ASN di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi berinisial SW, kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengaku informasi ini ia dapat dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Menurutnya, IM bertindak atas arahan kekasihnya berinisial DDY dan operatornya HMT, untuk menempatkan orang-orang tertentu demi mengatur proyek-proyek pemerintah.
Selain itu, IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya, disertai DDY, HMT, serta staf gubernur berinisial UDN dan WSN. Mereka juga dikabarkan berkoordinasi intens dengan Sekda MM. Bahkan, IM diduga mendapat dukungan dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan sejumlah pejabat agar menuruti keinginannya.
SW mengingatkan Gubernur Pramono agar lebih waspada dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV berikutnya, karena komplotan tersebut diduga sudah menyiapkan langkah untuk menempatkan orang-orangnya, khususnya di posisi camat, lurah, dan dinas teknis.
Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan IM dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan terkait tuduhan ini.red
Editor : Redaksi