JAKARTA (Realita) – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi yang dinilai "berani sekaligus realistis" dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Gaza. Melalui gagasan pembentukan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, Indonesia berupaya memosisikan diri di jantung negosiasi global, meski dengan catatan evaluasi yang ketat.
Langkah ini memicu diskursus hangat di kalangan diplomat dan politisi dalam negeri. Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, menilai sikap Presiden sangat pragmatis. Menurutnya, Prabowo tidak ingin terjebak dalam retorika semata, melainkan mencari jalan keluar yang paling memungkinkan secara geopolitik.
“Presiden Prabowo sangat realistis. Board of Peace ini menjadi opsi agar Indonesia memiliki instrumen konkret untuk menekan terjadinya gencatan senjata dan penyaluran bantuan,” ujar Dino dalam sebuah taklimat media baru-baru ini.
Senada dengan itu, dukungan mengalir dari parlemen. Dave Laksono, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, menyebut manuver ini sebagai "diplomasi cerdas". Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas-aktif yang adaptif.
"Ini adalah diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton. Keberadaan Indonesia di sana memastikan suara negara berkembang dan solidaritas Islam tetap terdengar di meja perundingan," tegas Dave Laksono. Ia juga menambahkan bahwa langkah ini selaras dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Namun, ketajaman diplomasi Prabowo juga terlihat dari sikapnya yang tidak ingin "cek kosong". Dalam laporan terbaru, Presiden membuka opsi bagi Indonesia untuk keluar dari Board of Peace jika lembaga tersebut di kemudian hari hanya menjadi alat politik yang tidak efektif atau merugikan posisi kedaulatan Indonesia.
Aspek ini dinilai sebagai poin krusial dalam kedaulatan politik luar negeri. Prinsip "mengalir tapi tidak hanyut" menjadi kompas utama. Indonesia bersedia masuk dalam sistem kolektif perdamaian, namun tetap memegang kendali penuh atas arah kebijakan nasionalnya.
Mantan-mantan Menteri Luar Negeri yang turut memberikan masukan kepada Presiden juga menggarisbawahi pentingnya penguatan posisi tawar Indonesia. Mereka sepakat bahwa Board of Peace harus memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas untuk mencapai perdamaian permanen, bukan sekadar badan koordinasi bantuan kemanusiaan yang bersifat sementara.
Editor : Redaksi
