MADIUN (Realita) - Pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Kota Madiun menjadi ruang diskusi publik mengenai dampak pembangunan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap kehidupan masyarakat adat di Papua.
Kegiatan yang digelar di MuCoffee, Sabtu (16/5/2026) malam, tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai latar belakang. Selain menyaksikan film, peserta juga terlibat dalam diskusi terkait pembangunan, demokrasi, dan hak masyarakat adat.
Baca juga: Aksi Kamisan Madiun Gelar Nobar "Pesta Babi", Soroti Dampak PSN di Papua
Akademisi sekaligus pemantik diskusi, Muhammad Danu Winata, menyebut film tersebut membuka ruang refleksi mengenai konsekuensi yang muncul dalam setiap proses pembangunan.
“Yang pasti adalah bagaimana masyarakat lokal yang terkena dampak. Sehingga kita harus berkaca bahwa bagaimanapun juga proses pembangunan menimbulkan konsekuensi,” ujar Danu usai kegiatan nobar.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum menjalankan proyek pembangunan.
“Harus benar-benar diperhatikan apakah sudah ada diskusi dengan masyarakat atau justru langsung eksekusi,” tegasnya.
Danu juga menilai penolakan terhadap pemutaran film tersebut muncul karena adanya anggapan bahwa film itu merupakan bentuk perlawanan terbuka terhadap pemerintah.
Padahal, menurutnya, dokumenter tersebut merupakan karya seni yang menampilkan realitas dari sudut pandang masyarakat lokal dan pembuat film.
“Ini adalah karya seni film yang menggambarkan realitas menurut sudut pandang masyarakat lokal dan produser film tersebut. Alangkah baiknya pemerintah tidak serta-merta menelan mentah-mentah,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk melakukan cross-check terhadap berbagai informasi dan tidak terpaku pada satu sudut pandang semata. Menurutnya, masyarakat perlu memahami sejauh mana pendekatan pemerintah terhadap masyarakat adat di Papua.
Lebih lanjut, Danu mendorong masyarakat untuk aktif menciptakan forum-forum dialogis agar berbagai perspektif mengenai PSN dapat dibahas secara terbuka.
“Alangkah baiknya masyarakat terus memonitor progres pemerintah, melihat sejauh mana pemerintah berdialog dengan masyarakat setempat. Kalau masyarakat lokal tidak dilibatkan, ya kita tetap bersuara memberikan kritik,” ujarnya.
Di akhir diskusi, Danu berharap praktik demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang melalui ruang-ruang diskusi yang sehat.
“Saya yakin praktik demokrasi di negara ini akan satu langkah lebih maju. Mudah-mudahan tidak ada lagi represi, tapi ruang diskusi,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu peserta nobar, Tajab, menilai film tersebut dapat menjadi referensi sekaligus membuka perspektif baru mengenai dampak pembangunan terhadap masyarakat.
“Film ini menggambarkan realitas alih fungsi lahan yang ingin disampaikan pembuat film. Seharusnya disikapi sebagai referensi dan pengetahuan. Karena alih fungsi lahan, apa pun dalihnya, banyak merenggut hajat hidup orang banyak, terlebih jika berdalih kepentingan nasional dengan mengerahkan aparat,” terangnya.
Film Pesta Babi sendiri merupakan dokumenter yang mengangkat kondisi masyarakat adat di Papua Selatan yang terdampak proyek strategis nasional. Film ini menyoroti pembukaan hutan skala besar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi atas nama ketahanan pangan dan energi nasional.
Film Dokumenter tersebut disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale, serta merupakan hasil kolaborasi sejumlah lembaga, di antaranya Watchdoc, Greenpeace Indonesia, Jubi, Ekspedisi Indonesia Baru, dan Pusaka Bentala Rakyat. Yw
Editor : Redaksi