SURABAYA (Realita) - Sebagai bentuk dukungan dan upaya pemberantasan korupsi, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Tanjung Perak melakukan kampanye anti korupsi via daring pada peserta Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) di Kota Surabaya, Rabu (29/6/2022). Acara ini juga sebagai wujud komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik pada perserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala BPJAMSOSTEK Surabaya Tanjung Perak, Theresia Wahyu Dianti, menyampaikan komitmennya bahwa BPJAMSOSTEK tidak akan memberikan toleransi terhadap korupsi. "Saya mendorong pada seluruh peserta untuk turut mengawasi kinerja BPJAMSOSTEK, dan jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan adanya penyimpangan," ujarnya.
Baca Juga: BPJAMSOSTEK dan KONI Kabupaten Pasuruan Bersinergi Melindungi Atlit
"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti segala pelaporan yang telah diberikan demi mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan menyejahterakan pekerja Indonesia," tandasnya.
Dikemukakan,, BPJAMSOSTEK telah memiliki kanal pelaporan berupa Whistle Blowing System (WBS) yang digunakan oleh seluruh peserta untuk melaporkan perbuatan yang terindikasi pelanggaran di lingkungan BPJAMSOSTEK. Pelapor dapat mengakses aplikasi tersebut melalui wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id kemudian melakukan registrasi terlebih dahulu.
"Tidak perlu khawatir, bagi pelapor yang ingin merahasiakan identitasnya, BPJAMSOSTEK juga menyediakan fitur pelaporan secara anonim. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat melaporkan segala bentuk penyimpangan, diantaranya pelanggaran, kecurangan, suap, konflik kepentingan, KKN, gratifikasi maupun asusila," paparnya.
Baca Juga: Sinergitas BPJS Ketenagakerjaan Pasuruan-APINDO Tingkatkan Cakupan Kepesertaan
Tidak hanya itu, BPJAMSOSTEK juga menjamin kerahasiaan seluruh identitas masyarakat yang membuat laporan melalui WBS tersebut. “Dengan pelaksanaan kampanye anti korupsi ini, kita lebih mengenali apa itu korupsi, suap, dan gratifikasi. Oleh karena itu, kita harus konsisten untuk menyuarakan perang terhadap korupsi karena sangat merugikan negara khususnya ekonomi rakyat kecil,” lanjutnya.
Dalam kegiatan ini BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak juga menghadirkan Badrul, Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur.
Baca Juga: Sinergi Pemprov Jatim dan BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Coverage Kepesertaan
Badrul mengatakan, upaya pencegahan korupsi harus menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak demi tercapainya cita-cita bangsa yang berkeadilan sosial.
Di akhir paparannya, Badrul menyerukan tolak gratifikasi di tahap pertama. Dan Theresia pun menegaskan bahwa pihaknya pasti akan menolak pemberian apapun terkait pelayanan. "Kami dari BPJS Ketenagakerjaan tidak menerima pemberian apapun dalam memberikan pelayanan," pungkasnya.gan
Editor : Redaksi
