PONOROGO (Realita)- Masih maraknya sejumlah tarikan atau iuran di lembaga pendidikan hingga kini, membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sunarto turun gunung.
Seperti yang dilakukan Politisi Partai Nasdem ini di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Ponorogo. Usai mendapat keluhan dari orang tua siswa, Sunarto langsung mendatangi STIPO (SMPN 3 ), Senin (24/10/2022).
Baca Juga: Cermati LKPJ Bupati Tahun 2023, DPRD Ponorogo Bentuk Pansus
Ketua DPRD Sunarto mengatakan, kedatangannya ini, selain untuk menyemangati para siswa yang kebetulan ia merupakan Alumni STIPO lulusan tahun 1986 lalu, juga untuk mengklarifikasi adanya keluhan orang tua siswa terkait adanya iuran yang memberatkan.
"Kita lanjuti ini. Apakah memang betul kebijakan sekolah ini. Apakah Sudah sesuai aturan dan memberatkan orang tua atau tidak," ujarnya.
Sunarto mengungkapkan, dalam laporan yang diterima iuran yang dituding memberatkan itu terjadi pada tahun 2021, dengan jumlah besaran bervariatif yang dibebankan kepada orang tua.
" Iuran sukarelanya variatif. Untuk apanya saya belum klarifikasi lagi detailnya ke pihak sekolah," ungkapanya.
Baca Juga: Jelang Limitasi LHKPN, 27 Anggota DPRD Ponorogo Belum Laporkan Kekayaan
Sementara itu, usai Ketua DPRD Ponorogo Sunarto melakukan rapat terbatas dengan Kepala SMPN 3 Ponorogo Subhan Masruri dan perwakilan Komite Sekolah didapat hasil, iuran yang dimaksud bukan merupakan iuran paksaan namun sumangan sukarela. Bahkan, bedasarkan data sumbangan tahun 2021, hanya 45 persen siswa yang diberi edaran membayar secara sukarela. Pihak sekolah sendiri tidak memberikan sanksi kepada orang tua atau siswa yang keberatan membayar.
" Jadi memang betul ada tarikan atau iuran tapi sifatnya sukarela. Tidak pernah ada sanksi bagi anak-anak atau orang tua yg tidak mampu. Kepsek sudah memberikan data kepada saya. Tapi saya berani memastikan bahwa yang dilakukan SMP 3 bukan pungli.Tetapi iuran sukarela dalam rangka mendukung kegiatan. Yang memang belum terdanai oleh pemerintah," ungkapnya.
Sunarto, mengaku langkah yang diambil pihaknya ini untuk mencegah adanya presure dan kegaduhan di lembagaba pendidikan. Pasalnya, saat ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan intimidasi kepada pihak sekolah terkait isu iuran sekolah. Hal ini bila dibiarkan dapat membuat penyelenggaraan pelayanan pendidikan tidak maksimal dan mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa.
Baca Juga: H+1 Coblosan Pileg, Ini Prediksi Peta Legislator DPRD Ponorogo
" Saya justru kenapa langsung masuk ini supaya tidak dijadikan komoditas oleh pihak-pihak yg tidak bertanggung jawab. Hari ini sudah banyak pihak yang melakukan presure luar biasa kpd Kepsek kepada guru. Ini tidak boleh. Kita harus menyikapi ini dengan bijak. Kita klarifikasi dulu agar tidak seperti ini. Kalu gaduh kasian lingkungan sekolah jadi tidak nyaman," akunya.
Usai mendatangi SMPN 3 Ponorogo, pihaknya juga akan melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah yang berpotensi melakukan iuran, guna melakukan pencegahan dini dan klarifikasi.
" Nanti beberapa sekolah juga kita kunjungi. Karena ada beberapa keluhan dari masyarakat terkait beberapa kali kebijakan sekolah yang memberatkan orang tua. Setelah ini kita akan kordinasi, akan kita panggil Diknas akan kita libatkan beberapa Kepsek yang berpotensi seperti ini," pungkasnya.adv/znl
Editor : Redaksi
