Berlatar Penegak Hukum, Firli Diminta Pemetik Teh Maju Pilpres

JAKARTA (Realita)- Sekelompok pekerja atau buruh pemetik teh di Cianjur, Jawa Barat, meminta Ketua KPK Firli Bahuri maju pada Pilpres 2024. 

Mereka menilai latar belakang Firli sebagai penagak hukum dibutuhkan untuk mengupayakan keadilan dan kesejahteraan, khususnya bagi pekerja perkebunan. 

Baca Juga: Tanggapi Putusan MK soal Masa Jabatan Pimpinan KPK, Firli: Kami Siap Laksanakan!

“Kami dukung penegak hukum yang paham rakyat bawah, kan beliau anak petani juga, pernah hidup susah diupah pas-pasan,” kata perwakilan pekerja, Siti Murnia, di salah satu kawasan kebun teh Kecamatan Cempaka, Rabu (26/10), saat keterangan. 

Dia mengaku baru kali ini menyuarakan aspirasi dan dukungan terkait pemilihan presiden. Sebelumnya, rutinitas di kebun yang jauh dari hingar-bingar politik membuatnya kurang peduli. 

Ia bersama pekerja lain mengubah sikap setelah sekian lama gelisah dengan nasib hidup yang masih jauh dari sejahtera. “Dan juga karena ada (figur) yang cocok, tukang tangkap koruptor,” ujar Murni. 

Titin Suhartini menambahkan, para pekerja menaruh harapan besar kepada sosok Firli. Keberanian dan ketegasannya terhadap koruptor dipercaya sebagai modal kuat untuk membela pekerja. 

Baca Juga: Dukung Firli Presiden, Para Ustadz di Jember Minta Kawal Ketat Pengelolaan Dana Haji

“Upah dinaikin, pekerja harian dan bulanan dilindungi, terus pasar dan harga petani juga diperhatikan,” harapnya. 

Dia menjelaskan, sejak dulu nasib pekerja teh tak kunjung berubah. Padahal, imbuhnya, teh merupakan komoditas unggulan sektor perkebunan di Provinsi Jawa Barat. 

Meski pemerintah telah menetapkan upah minimum (UMR/UMK) bagi pekerja teh, nilainya dirasa belum layak. Di samping itu, tidak semua perusahaan konsisten menjalankan ketetapan tersebut. 

Baca Juga: Pemuda Lebak: Kami Dukung Firli Presiden untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

“Aturannya harus jelas memihak dan ditegakkan, jangan pekerja terus yang disalahkan kalau produksi dan kualitasnya turun,” jelasnya. 

Ia pun meyakini, harapan tersebut bisa terwujud bila kepemimpinan nasional nantinya dikendalikan oleh orang yang paham hukum, serta berpihak pada pekerja. 

“Intinya mah ngerti hukum, bisa lindungi pekerja, serius berantas korupsi," tandasnya.kik

Editor : Redaksi

Berita Terbaru