SURAKARTA (Realita)- Kemenkop dan UKM berkolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mendukung Program UMKM Go digital, salah satunya program melalui Bela Pengadaan dengan tujuan mendorong UMK Go Digital, dengan bergabung ke dalam Marketplace, menjadikan pengadaan belanja pemerintah lebih inklusif, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memanfaatkan marketplace ke dalam PBJ dan meningkatkan transparasi dan akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
Hal itu dikatakan Asdep Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro, Sutarmo, pada acara Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Mikro melalui e-Commerce dan Bela Pengadaan, di Surakarta, Jawa Tengah, Kumat (28/5). Kegiatan ini dihadiri sebanyak 30 orang peserta Kelompok UPPKA BKKBN sektor kuliner yang ada di Kota Surakarta, serta menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten, antara lain dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan materi Fungsi dan manfaat laman Bela Pengadaan Barang/jasa, PT Grab Teknologi Indonesia, dan Konsultan pendamping PLUT KUMKM Kota Surakarta dengan materi Pendampingan kepengurusannya Legalitas Usaha Mikro melalui Online Single Submission (OSS) dan Aplikasi Laporan keuangan Usaha Mikro (LAMIKRO). Pelaksanaan kegiatan ini juga sebagai rangkaian dari kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
Baca Juga: Kunjungi Ponorogo ICCN dan Biro Perekonomian Jatim Kagum Ekonomi Kreatif Bangkit
Menurut Sutarmo, Bimtek ini sebagai implementasi dari Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana peserta adalah yang belum menjadi mitra Grab dan ingin sekali bergabung dengan Grabfood selanjutnya nanti akan masuk dalam laman Bela Pengadaan, kata Sutarmo. "Disini peran pemerintah mendorong usaha mikro onboarding untuk masuk di laman Bela Pengadaan. Harapannya, kegiatan ini dapat memfasilitasi onboarding usaha mikro 100%, pada market place maupun laman Bela Pengadaan LKPP," ujar Sutarmo.
Direktorat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga BKKBN yang diwakili Endang Setiorini mengatakan bahwa sinergitas pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKA Surakarta dengan mitra kerja merupakan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk memperkuat fungsi ekonomi keluarga dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga sangat bermanfaat serta perlu dilanjutkan tidak sampai disini saja.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM dalam sambutannya menyampaikan kondisi UMKM di Kota Surakarta sebanyak 43.804 UMKM yg terdiri dari 41.512 usaha mikro, 2.197 usaha kecil, 95 usaha menengah dan memiliki UKM produktif sebanyak 3.426 UKM.
Baca Juga: Bripda Alfandi Steve Karamoy Gugur Ditembak KKB
PT Grab Teknologi Indonesia memberikan materi pengembangan usaha sektor kuliner melalui GrabFood, Grab Food Merchant dan Grab For Business.
LKPP dalam paparannya mensosialisasikan laman Bela Pengadaan terhadap pelaku usaha mikro pada kegiatan Bimtek ini. LKPP merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sementara itu, PLUT-KUMKM Kota Surakarta, memiliki beberapa layanan bidang pemasaran, legalitas, pembiayaan, SDM, kerjasama dan IT, memfasilitasi usaha mikro bidang kuliner untuk diusulkan penerbitan Nomor Induk Bersama, IUMK, PIRT, Haki dan BPOM.
Baca Juga: Kuota KUR Bank Jatim Naik Pesat, Bantu UMKM Naik Kelas
"Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas usaha mikro dalam ekosistem digital melalui perluasan jangkauan pemasaran Usaha Mikro di e-commerce Grabfood dan laman Bela Pengadaan," ungkap Sutarmo,
“Tujuan lain, memberikan informasi dan bimbingan kepada pelaku usaha mikro cara mengakses dan bergabung dalam e-commerce, memberikan pendampingan kepengurusan legalitas usaha mikro melalui Online Single Submission (OSS), dan digitalisasi system pembukuan laporan keuangan pelaku usaha mikro melalui aplikasi Lamikro,” pungkas Sutarmo.agus
Editor : Redaksi
