MADIUN (Realita) – Salah satu program strategis Walikota Madiun, Maidi tentang pengadaan laptop gratis bagi siswa SD dan SMP sempat terhenti lantaran berbagai kendala. Tak ingin gagal kembali ditahun berikutnya, Pemkot Madiun memutasi beberapa pejabat dilingkup Dinas Pendidikan (Dindik) setempat.
Dari tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III.b yang diambil sumpah jabatannya, dua diantaranya menempati posisi di Dindik. Yakni Henrykus Titis Sunarno mengisi Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Kusnadi mengisi Kabid Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal, dan Pendidikan Dasar. Sedangkan satu nama lainnya adalah Nur Sutjiati mengisi jabatan Kabid Kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Baca Juga: Tiba-tiba Mbah Kuri Ponorogo Datangi Rumah Bacawali Madiun Maidi
“Mutasi dan rotasi lumrah untuk penyegaran roda pemerintahan. Di sisi lain, kali ini juga dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program visi dan misi Walikota. Salah satunya terkait pengadaan laptop di Dinas Pendidikan tahun depan,’’ kata Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto usai melantik tiga ASN tersebut diruang transit Balai Kota Madiun, Jumat (25/11/2022).
Soeko menjelaskan, realisasi pengadaan laptop tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kegagalan pengadaan ditahun-tahun sebelumnya, dianggap sebagai hutang yang harus segera dibayar lunas. ‘’Pengadaan laptop tahun depan tidak sedikit jumlahnya. Mulai sekarang harus sudah disiapkan,’’ ujarnya.
Ia berharap, pejabat yang telah dilantik dapat segera langsung mempersiapkan diri guna menyelesaikan tugasnya. Sehingga program laptop gratis bagi siswa yang merupakan impelementasi dari perwujudan Panca Karya pertama, yakni pintar dapat segera tuntas di awal tahun 2023.
Baca Juga: Bapelitbangda Sosialisasikan RPJPD Kota Madiun 2025-2045
“Sebisa mungkin mulai sekarang mulai berproses. Jadi, program sudah bisa jalan di awal tahun depan,’’ harapnya.
Sekedar untuk diketahui, Pemkot Madiun telah merealisasikan sebanyak 5.425 unit laptop kepada siswa kelas V dan VIII sekolah negeri di Kota Madiun pada tahun 2020 lalu. Kemudian di tahun berikutnya, Pemkot Madiun memesan sebanyak 4.880 unit laptop. Namun saat pesanan datang, ternyata tidak sesuai spesifikasi. Sehingga dengan tegas Pemkot menolak seluruh pesanan tersebut, dan hingga kini kasusnya masih di meja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Pj Wali Kota Madiun Ajak Masyarakat Teruskan Perjuangan
Menginjak tahun 2022, pengadaan urung dilakukan lantaran terkendala waktu. Dan tahun 2023 mendatang, direncanakan total pengadaan laptop sebanyak 9.400 unit dengan anggaran total sebesar Rp 53,2 miliar.
Nantinya, ribuan unit laptop itu bakal didistribusikan ke sejumlah siswa SD-SMP negeri di Kota Madiun. Perinciannya, 1.753 unit untuk kelas IV dan 1.847 unit untuk kelas V. Kemudian, 2.709 unit untuk kelas VII dan 2.739 untuk kelas VIII. Lalu, 173 unit untuk guru kelas IV dan VII. Sedangkan guru kelas VI dan VIII sebanyak 179 unit. Pemkot Madiun nantinya menerapkan sistem pinjam pakai.adv
Editor : Redaksi
