KOTA MALANG (Realita)- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2023.
Laporan itu disampaikan juru bicara Banggar DPRD Amithya Ratnanggani dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda 'Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023', yang digelar di Ruang Sidang lantai tiga Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (24/11/2022).
Baca Juga: DPRD Gelar Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-110 Kota Malang, Ulas Sejarah hingga Capaian
Ia menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan, telah disepakati adanya perubahan atau penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah yaitu termasuk di dalamnya adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.179.181.683.130, Pendapatan Transfer Rp 1.375.148.050.223 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 7.500.000.000.
"Total pendapatan daerah ditargetkan bertambah sebesar Rp 168.275.701.575," kata Amithya Ratnanggani.
Lebih lanjut Amithya Ratnanggani menjelaskan, pendapatan daerah bertambah sebesar Rp 168.275.701.575, yang terdiri dari pendapatan transfer yang bertambah sebesar Rp 242.084.792.950 dari target Rancangan APBD sebesar Rp 129.842.284.223, menjadi Rp 1.375.148.050.223 setelah dilakukan pembahasan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang sebesar Rp 73.809.091.375.
"Pendapatan transfer yang bertambah itu berasal dari penyesuaian transfer Pemerintah Pusat berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Nomor S-173/PK/2022 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah berkurang sebesar Rp 73.809.091.375 yang berasal dari pergeseran pendapatan hibah BOS ke rekening DAK Non Fisik BOS," jelasnya.
Sementara untuk pagu belanja Kota Malang 2023, kata Amithya juga mengalami kenaikan sebesar Rp 233.148.621.575. Sedangkan Pembiayaan Daerah yang terdiri penerimaan pembiayaan yang mengalami penambahan sebesar RP 69.872.920.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5.000.000.000. Sehingga total pembiayaan netto sebesar Rp 64.972.920.000.
Selain itu, Amithya Ratnanggani juga menyampaikan, bahwa Banggar DPRD menyatakan jika rancangan Perda APBD tahun 2023, secara materi telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya. Namun, ada beberapa rekomendasi yang juga perlu disampaikan. Diantaranya, target pajak di tahun 2023 mendatang, ada peningkatan sebesar 60 persen dibandingkan dengan target pajak tahun 2022 dan hampir semua target pajak meningkat secara signifikan.
"Peningkatan paling menonjol dari pajak BPHTB, pajak restoran, dan pajak hotel. Sehingga perlu keseriusan dan kesiapan yang matang dari Pemerintah Kota Malang untuk memenuhi target pajak sebesar Rp 1.000.006.000.000 dengan melakukan kajian yang komprehensif, penataan SDM yang cakap dan mumpuni, koordinasi dan sinergi di internal Bapenda dan perangkat.
Daerah penghasil lainnya," tegasnya.
Tak hanya itu, kata Amithya, implementasi E-tax harus dilaksanakan secara masif terutama pada 4 sektor pajak yang menggunakan perhitungan self-assessment seperti pajak resto, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir.
Baca Juga: DPRD Kota Malang Bakal Inisiasi Perda untuk Payung Hukum Pelaku Ekonomi Kreatif
"Mengingat di tahun 2023 terjadi resesi ekonomi dan prediksi peningkatan Covid-19, maka pembelanjaan untuk sektor ekonomi kerakyatan harus lebih diutamakan. Selain itu, pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Malang untuk lebih diutamakan kepada pelaku UMKM lokal yang berdomisili di Kota Malang," tegas dia.
Sementara, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan bahwa Kota Malang mampu meraih target pajak sebesar 60 persen. Sebab, dirinya meyakini bahwa perekonomian di Kota Malang, maupun secara Nasional itu baik-baik saja.
“Kita percaya dengan kabinet sekarang, tidak sampai terjadi resesi. Kita yakin, Pak Jokowi mampu mengendalikan itu,” kata Made.
Apalagi, kata Made, resesi yang menjadi trauma itu tidak terjadi di Kota Malang. Karena, kegiatan masyarakat juga berjalan dengan baik. Termasuk, UMKM, kemudian pajak hotel, pajak restoran yang juga mengalami kenaikan. Sehingga, harapannya itu menjadi potensi yang bagus di Kota Malang.
“Kita melihat, berdasarkan tahun 2021-2022, tingkat hunian hotel, pajak resto, itu benar-benar mengalami peningkatan. Nah, Malang ini akan menjadi kota kuliner, karena orang yang datang itu mesti mencicipi masakan dan itu yang paling banyak,” ujarnya.
Baca Juga: Angka Putus Sekolah Meningkat, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Beberkan Strategi untuk Mengatasinya
Di tempat yang sama, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika perubahan ABPD di tahun 2023, patut diapresiasi. Sebab, ada kenaikan Rp 1 triliun di dalam perubahannya. Dari yang sebelumnya Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,8 triliun.
“Dahulu 2018, itu Rp 1,8 triliun. Tetapi sekarang, Rp 2,8 triliun sekian. Tentu, itu ada kenaikan Rp 1 triliun dan saya kira itu prestasi. Dalam perubahan yang kemarin kita rencanakan, bahwa APBD kita Rp 2,5 triliun, itu ada pendapatan baru yang bisa digali. Sehingga, tahun ini perjalanan tertinggi dari sejarah kita,” jelas Wali Kota Sutiaji.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.
Lebih lanjut Sutiaji mengatakan, jika asumsi pendapatan daerah di tahun depan, termasuk tinggi. Sehingga, dirinya berharap agar ke depan tidak terjadi kebocoran dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak juga semakin tinggi.
"Harapannya tahun 2023 nanti, bisa ada penguatan dalam pengendalian inflasi, penekanan kemiskinan yang menjadi prioritas kami dan juga penanganan banjir," ujar dia.mad
Editor : Redaksi
