JAKARTA (Realita)- Kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) terus menuai polemik. Bahkan sangat buruk, pasalnya Indonesia masih saja mengandalkan impor beras. Padahal lahan di desa dibilang cukup besar.
Padahal janji presiden waktu kampanye lalu tak akan impor beras tapi semua itu sia-sia.
Baca Juga: Polres Batu dan Dinas Pertanian Kota Batu Mendukung Ketahanan Pangan Lokal
Hal itu dikatakan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada media Minggu (11/12/2022).
Lanjut kata Jerry, di era Soeharto pangan sangat melimpah bahkan pada tahun 1984, Indonesia bisa swasembada pangan, tak ada istilah impor beras. Justru kita dikenal sebagai raja ekspor komoditas unggulan.
Kala itu, kita mengekspor 5 produk ini bawang putih, kedelai, garam, daging sapi dan beras. Tapi miris, sekarang kita mengimpornya.
“Saya kira dengan impor 200 ton beras Kementan gagal total dalam membangun lumbung pangan di tanah air. Alasannya, para dirjen yang duduk tak menguasai bidang pertanian, maka perlu direformasi. Harus orang yang expert di bidang pertanian yang duduk sebagai dirjen,” kata Jerry.
Sebenarnya, Indonesia harus malu, ujarnya, lantaran dengan lahan pertanian saat ini seluas 70 juta Ha itu bisa menghasilkan produksi pangan yang signifikan.
Baca Juga: Kolaborasi Pemkot Surabaya dan BPOM Kawal Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu
Lanjut kata dia, petani Indonesia kalah kelas, lantaran hanya mampu menghasilkan rata-rata 5,01 ton padi per hektar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan produktivitas petani Vietnam dan Thailand yang hanya menghasilkan masing-masing 3,7 ton per hektar dan 4,5 ton per hektar.
Seharusnya keberhasilan pangan di era Soeharyo patut ditiru. Pada 1984 Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton. Atas pencapaian ini Presiden Soeharto kala itu meraih penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. Pasalnya, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup.
Di saat negara-negara lain siap berbenah menghadapi krisis pangan pada 2023 mendatang, justru kita hanya sibuk membangun proyek infrastrutur sampai IKN. Alangkah baiknya, anggaran infrastrutur ini dialihkan ke bidang pertanian.
Baca Juga: Monitoring Hanpangan, Danramil 09 Cibarusah Utus Babinsanya ke Desa Sukabungah
Sementara itu, kata dia anggaran pertanian sangat kecil. Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp15.422.181.379.000, namun mengalami realokasi sebesar Rp103.525.552.000. Sehingga menjadi sebesar Rp15.318.655.827.000,00.
Berbeda jauh dengan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yakni Rp392 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Angka itu naik 7,8% dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp363,8 triliun.
“Pada intinya, Indonesia belum mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, jadi kita bisanya hanya mengandalkan impor beras 1 juta ton dan kini 200 ribu ton,” tegasnya.jr
Editor : Redaksi
