JAKARTA (Realita)- Kasus dugaan impor beras ilegal di Kota Sabang, Provinsi Aceh diungkap oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Dirinya menjelaskan saat ini gudang terus sudah disegel oleh aparat keamanan, karena menampung ratusan ton beras ilegal dari Negara Thailand.
Pihaknya mendapat informasi ada sekitar 250 ton beras yang didatangkan dari luar negeri ke Indonesia melalui Aceh.
"Beras asal Thailand itu ditampung di gudang beras milik pengusaha swasta PT Multazam Sabang Group di Kota Sabang," ujar Mentan dalam konferensi persnya, Minggu (23/11/2025).
Mentan merinci, impor beras sebanyak 250 ton itu ilegal, karena tidak ada persetujuan dari pemerintah pusat.
"Ada beras masuk di Sabang, 250 ton tanpa izin dari pemerintah pusat. Tadi langsung saya telepon Kapolda, Kabareskrim, kemudian Pangdam langsung disegel," ungkapnya.
Andi Amran membeberkan, beras dari Thailand masuk ke Indonesia pada tanggal 16 November 2025, saat itu beras tersebut masih di kapal dan pihak pengusaha tersebut belum melakukan pembongkaran.
Kemudian, 22 November 2025, proses pembongkaran muatan beras ke gudang perusahaan berlangsung. Perusahaan yang melakukan impor beras dari Thailand itu adalah PT Multazam Sabang Group.
"Presiden sudah menyampaikan tidak boleh impor karena stok kita banyak. Seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden Prabowo," tegasnya.
Mentan juga akan menelusuri impor beras ilegal itu bisa terjadi di tengah-tengah program Presiden Prabowo yakni "Swasembada Pangan".
"Stok beras saat ini dalam kondisi sangat aman dan bahkan mencapai posisi tertinggi menjelang akhir tahun, sehingga impor ilegal sangat merugikan dan mencederai semangat kemandirian pangan," terangnya.
Andi Amran juga menyoroti kejanggalan proses impor setelah rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan adanya indikasi perencanaan yang sangat matang.
"Belum ada persetujuan dari Kami. Kita tanya Dirjen, Deputi, Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," bebernya.
Menurutnya, dalih harga beras Thailand dan Vietnam lebih murah tidak dapat dijadikan alasan, karena Indonesia berhasil menekan impor hingga stok nasional melimpah dan harga tetap terkendali tahun ini.
Beberapa negara sebelumnya meminta kuota ekspor beras ke Indonesia, namun Presiden menolak karena produksi dalam negeri mencukupi, menunjukkan kepercayaan dunia terhadap kekuatan pangan Indonesia," sambungnya.
Dirinya juga menekankan tindakan ilegal ini mencederai nasionalisme, sehingga pemerintah akan mengusut tuntas pelaku termasuk perusahaan dan pengusaha yang diduga menjadi importir beras tanpa persetujuan sah.
"Tindakan ilegal mencederai nasionalisme, pemerintah akan mengusut tuntas," pungkasnya.(Ang)
Editor : Redaksi
