JAKARTA (Realita)- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menganugerahi Pemerintah Kota Madiun penghargaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 terbaik nasional kategori pemerintah kota dengan nilai 83,00. Itu artinya, nilai yang diperoleh Pemkot Madiun paling tinggi dibandingkan pemkot-pemkot lainnya di Indonesia.
“Alhamdulillah, kerja keras kita bersama dalam pemberantasan korupsi membuahkan hasil. Hasil SPI Kota Madiun terbaik nasional kategori pemerintah kota,’’ kata Walikota Madiun, Maidi usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga: MAKI: Integritas Anti Korupsi Maidi Tidak Perlu Diragukan Lagi
Penghargaan ini merupakan bukti komitmen Maidi dalam memerangi tindakan rasuah. Apalagi melawan korupsi, telah tertuang dalam visi misinya sejak ia menjabat sebagai Walikota. Yakni, mewujudkan pemerintahan yang Bersih Berwibawa Menuju Masyarajat Sejahtera. Di antaranya menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
‘’Prinsipnya, roda pemerintahan harus berkiblat pada aturan. Mulai perencanaan hingga pelaksanaannya,’’ ujarnya.
Diketahui, SPI merupakan surfei untuk memetakan resiko dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survey ini dilakukan sejak Juli hingga Oktober lalu yang menyasar kementrian, lembaga, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah.
“Segala sesuatu di Kota Madiun rakyat selalu saya ajak bicara. Pimpinan harus tahu perasaan yang dipimpin. Karenanya semua kita buka. Dengan transparansi ini, partisipasi masyarakat juga meningkat. Tingkat kepuasan masyarakat juga tinggi. Ini salah satu yang mendorong nilai SPI untuk Kota Madiun,” terangnya.
Baca Juga: Ratusan Ojol Gruduk Rumah Bacawali Madiun Maidi, Ada Apa?
Selain nilai SPI, Pemkot Madiun juga memperoleh nilai 97 dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Nilai tersebut, mengantarkan Kota Madiun masuk jajaran terbaik secara nasional. MCP merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan KPK untuk monitoring dalam upaya koordinasi dan supervisi pecegahan korupsi.
Terdapat beberapa indikator dalam penilaian MCP, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD serta dari perizinan mendapat nilai 100. Kemudian, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai 99 dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan nilai 97.
Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah (BMD) masing-masing dengan nilai 95. Terakhir, optimalisasi pajak daerah dengan nilai 93.
Baca Juga: Cawali Madiun Maidi Komitmen Majukan UMKM
‘’Dalam upaya mempertahankan capaian baik ini semua rekomendasi KPK kami jalankan. Dan semua indikator-indikator pencegahan korupsi ditingkatkan,’’ tambah Walikota.
Bagi Maidi, tidak ada ruang untuk tindakan rasuah di Pemkot Madiun. Baik dalam tata kelola pemerintahan hingga pelaksanaan proyek. Selain itu, penataan jabatan juga tidak ada upaya suap-menyuap. Jika ada upaya korupsi,orang nomer satu di Kota Pendekar itu tidak akan memberikan toleransi bagi pelakunya.
‘’Kalau suap jabatan sanksi tegas dikeluarkan. Jika ada proyek nggak beres, saya minta bongkar saat itu juga ketika ada temuan korupsi,’’ tegasnya.paw
Editor : Redaksi
