JAKARTA- Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan geram melihat pernyataan dua Menteri Koordinator (Menko) yang sepakat menyebut operasi tangkap tangan (OTT) sebagai suatu hal yang jelek bagi negeri ini.
Kekesalannya pun ia lampiaskan melalu cuitan di akun Twitter pribadinya @nazaqistsha, Selasa malam (20/12/2022). Novel menegaskan OTT merupakan salah satu cara KPK memberikan pukulan telak bagi para pelaku tindak korupsi.
Baca Juga: Mahfud MD, Tim Hukum 03 dan 01 Bertemu Petinggi Lembaga Kehakiman Alumni UII, Bahas Sengketa MK?
Ia menjelaskan OTT selalu menangkap basah aksi suap, dan suap adalah induk dari kasus korupsi. Novel pun berharap KPK bisa lebih gencar dalam sosialisasi agar tidak ada lagi pernyataan yang terkesan alergi dengan tindak pemberantasan korupsi.
OTT kasusnya suap, yang merupakan induk korupsi. OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tak bisa mengelak. Suap pasti ada kepentingan dibaliknya, bila di OTT maka kerugian negara tidak terjadi. Perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dengan OTT,” cuitnya sembari me-mention akun @KPK_RI.
Lebih lanjut dia mengatakan, OTT telah terbukti mampu mengungkap aksi pejabat nakal yang asyik memperkaya diri dari uang rakyat. Maka tidak perlu diragukan efek baiknya bagi negeri ini.
“OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalau sudah tertangkap sulit untuk ditolong atau diselamatkan. Karena penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap,” tulis Novel.
Novel menyayangkan ucapan tersebut keluar dari mulut dua pejabat tinggi negara. Sebab menurutnya, biasanya yang alergi dengan kinerja KPK hanyalah orang-orang yang punya niat jahat untuk negeri ini. “Barang kali hal ini yang membuat banyak ‘calon koruptor’ takut. Mestinya tidak perlu takut, cukup jangan berbuat korupsi, tidak akan kena OTT,” pungkasnya.
Cuitan Novel Baswedan pun didukung oleh para warga Twitter lainnya. Salah satunya dari @frdhani. Ia menyebut para pejabat yang merasa anti dengan OTT KPK perlu dijadikan target operasi selanjutnya. “Saya rasa orang yang bilang OTT ini enggak bagus, perlu di OTT pak,” ceplosnya.
Demikian juga dengan akun @EndyNugroho8, yang menyatakan ucapan yang menjelek-jelekan OTT KPK bisa diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap korupsi. “Benar! Kata bang Novel Baswedan, kalau enggak mau dianggap koruptor, ya jangan melakukan tindakan yang merugikan negara. Simpel! Gitu aja kok repot. Ayo lawan korupsi! Untuk Indonesia maju,” cuitnya.
Baca Juga: Luhut Kesal pada Pengkritik, Pengamat: Miris dan Tak Sejalan Marwah Demokrasi
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku sepaham dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengkritisi operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), terlalu sering dilakukan.
Mahfud sepakat dengan pandangan Luhut, soal urgensi konversi sistem pemerintahan ke basis digital. Menurutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu sering bikin kejutan lewat praktik operasi tangkap tangan (OTT).
Seringnya terduga korupsi terjaring dalam OTT bukan sebuah citra yang baik, malah sebaliknya. Membuat dunia tahu bahwa banyak celah dalam sistem di Indonesia, sehingga memudahkan orang untuk melakukan tindak korupsi.
“Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya,” kata Mahfud, Selasa (20/12/2022).
Baca Juga: Mahfud MD: Hak Angket Tak Akan Ubah Keputusan KPU
Sebelumnya, Menko Luhut melontarkan kritik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Operasi tangkap tangan (OTT) pun disorot Luhut. Menurutnya, KPK tidak perlu sedikit-sedikit tangkap orang. Luhut menyebut apa yang dilakukan KPK melalui OTT tidak baik untuk keberlangsungan negeri ini. Bisa mencemarkan citra baik Indonesia.
“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita,” ujar Luhut, di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Selasa (20/12/2022).
Luhut menekankan, bila digitalisasi di Indonesia berjalan baik maka tidak akan ada yang bisa main-main dengan sistem. Maka, KPK tidak perlu lagi sedikit-sedikit main tangkap.
“Jadi KPK jangan pula sedikit-sedikit tangkap tangkap, ya lihat-lihatlah. Tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan tidak akan bisa main-main. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, ya kalau hidup-hidup sedikit bolehlah, kita kalau mau bersih-bersih amat di surgalah kau,” pungkas Luhut.in
Editor : Redaksi
