MADIUN (Realita) - Program pengadaan 9.452 unit laptop untuk siswa SDN dan SMPN di Kota Madiun on progres. Pemkot Madiun melalui Dinas Pendidikan (Dindik) masih mempelajari satu per satu vendro atau penyedia jasa yang telah mengajukan penawaran beberapa waktu lalu.
Walikota Madiun, Maidi mengatakan, usai pemaparan oleh vendor, tim dari pemkot melakukan pengecekan ke pabrik. Maidi ingin Dindik tidak hanya asal menunjuk, melainkan ada beberapa hal yang harus dipenuhi penyedia jasa. Di antaranya harganya murah, namun tidak murahan. Selain itu, spesifikasinya sesuai, serta memiliki servis center di Kota Madiun.
Baca Juga: Dewan Sidak Laptop, Harap Siswa Gunakan Dengan Maksimal
“Yang panting penyedia barangnya lengkap, harga terendah, spek sesuai dan ada showroom (Servis Center.red) di Madiun Kota. Kan itu garansinya satu tahun, jadi kalau misalnya ada laptop yang rewel tidak usah dibawa ke luar kota. Kalau tidak ada itu, kita akan kesulitan,” ujarnya, Rabu (11/1/2023).
Orang nomor satu di Kota Madiun ini mewanti-wanti OPD terkait untuk serius dalam melakukan pengadaan ribuan unit laptop. Karena itu persiapan jauh-jauh hari dilakukan termasuk mengundang lima vendor yang telah terdaftar di LPSE e-Katalog, untuk melakukan pemaparan di kantor Dindik pada 9 Desember 2022 lalu.
Baca Juga: Walikota Madiun Bagikan Ribuan Laptop Gratis pada Siswa
Termasuk mengetahui kesiapan dan kesanggupan penyedia jasa dalam memenuhi ribuan unit laptop yang dibutuhkan pemkot dengan speksifikasi yang sudah ditentukan. Sebab ia tidak ingin terjadi kegagalan untuk kedua kalinya dalam pengadaan laptop tersebut.
“Paling tidak standarnya itu harus dipenuhi dulu,” katanya.
Baca Juga: Dindik Kota Madiun Ancam Kembalikan Laptop Tidak Sesuai Spek
Seperti diketahui, Pemkot Madiun telah merealisasikan sebanyak 5.425 unit laptop kepada siswa kelas V SDN dan VIII SMPN di Kota Madiun pada tahun 2020 lalu. Kemudian di tahun 2021, Pemkot Madiun memesan sebanyak 4.880 unit laptop. Namun saat pesanan datang, ternyata tidak sesuai spesifikasi. Sehingga dengan tegas Pemkot menolak seluruh pesanan tersebut. Kemudian di tahun 2022, pengadaan urung dilakukan karena terkendala waktu, sehingga digulirkan di tahun 2023 ini dengan total anggaran sekitar Rp 53,2 miliar.paw
Editor : Redaksi
