PONOROGO (Realita)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur angkat suara, akibat hilangnya Minyak Kita di pasaran sejak sebulan lalu. Bahkan, kalangan legislatif Jatim ini menyebut raibnya minyak pemerintah itu akibat ulah mafia.
Hal ini diungkapkan, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Mirza Ananta. Ia mengaku raibnya minyak seharga Rp 14.000 per liter itu, akibat ulah mafia yang ingin meraup keuntungan lebih dari masyarakat. Pihaknya pun mendesak Mentri Perdagangan membongkar praktik ini.
Baca Juga: Minyak Kita Raib di Pasaran, Bupati Ponorogo Sidak Urai Benang Kusut
" Kalau memang punya kemauan kuat untuk memberantas ini. Karena pasti ada mafia-nya yang seperti ini. Lagi-lagi yang jadi kurban kembali ke masyarakat kecil," ujar Politisi Nasdem ini, Senin (27/03/2023).
Mirza mengungkapkan, kelangkaan minyak sudah terjadi sejak tahun lalu. Pun dengan harga yang ada, untuk mendapatkan Minyak Kita harus dibeli dengan harga tinggi, serta dibatasi pembeliannya. Ia meminta pemerintah pusat untuk serius mengelola urusan minyak goreng ke masyarakat ini.
" Minyak itu kan domain kebijakan kan ada di pemerintah pusat. Sebagai anggota adegan provinsi ya, yang bisa dilakukan hanya mendesak, mendesak dan mendesak," desaknya.
Baca Juga: Minyak Kita Langka di Ponorogo, Distributor Akali Pakai Sistem Bundling
Ia meminta pemerintah pusat untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan minyak, akibat kosongnya stok minyak goreng. Pasal Indonesia dikenal sebagai negara terbesar penghasil minyak goreng di dunia. Dimana pada tahun 2021 lalu produksi minyak sawit Indonesia mencapai 51, 3 juta ton.
" Sanksi ya. Kan perusahaan Sawit Indonesia itu besar sekali. Di Sumatra, terus di Kalimantan, itu penghasil Sawit semua itu. Masa sih mengatasi kebutuhan masyarakat Indonesia setiap tahun terjadi kelangkaan seperti ini," katanya.
Selain persoalan Minyak Kita yang hilang, Mirza juga menyoroti rencana pemerintah untuk impor beras 100.000 ton, impor kerbau dari India, dan impor gula. Hal ini harus ditanggapi serius oleh pemerintah bila ingin mensejahterakan Indonesia.
" Artinya nggak ada yang nggak impor saya melihat itu. Jadi apa yang diharapkan untuk kemajuan Indonesia kalau semuanya impor," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi
