SOLO - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kesal dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh kepala daerah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Padahal sebelumnya kepala daerah sudah menandatangani government guarantee pada Februari 2022.
Gibran sendiri mengaku berkomitmen Kota Solo sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
Baca Juga: Deklarasi Tim Relawan Laskar Prabowo 08 Jatim Dukung Prabowo-Gibran, Target Menang 1 Putaran
"Kesepakatan tanda tangan, kan aku wes tanda tangan kewajibannya seperti apa. Nek aku sih komitmen apa yang saya tandatangani di perjanjian aku komitmen," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (28/3/2023).
Dirinya menyoalkan kepala daerah yang melakukan penolakan mendekati gelaran Piala Dunia U-20. Gibran mempertanyakan kenapa baru sekarang protes dilayangkan.
"Satu aja, nek dipermasalahke haruse dho protes e ket ndekmben-ndekmben ngopo lagi saiki. Ngopo lagi saiki protes, kudune ndekmben (satu saja, kalau dipermasalahkan harusnya protes dulu-dulu, kenapa baru sekarang, kenapa baru protes sekarang, harusnya dulu)," kata Gibran dengan nada kesal.
Dirinya menyinggung kalau tidak ingin menjadi tuan rumah, tidak usah menjadi tuan rumah.
Baca Juga: Belanja ke Supermarket, Istri Gibran Pakai Kaos Oblong Seharga Rp 17 Jutaan
"Nek ora pengin dadi tuan rumah, rasah dadi tuan rumah, protes wae (kalau nggak ingin jadi tuan rumah, nggak usah jadi tuan rumah, protes saja)," ungkapnya.
Dirinya mengaku komitmen dengan apa yang sudah ditandatangani kesepakatan tersebut. Bahkan, kata Gibran dengan segala konsekuensinya.
"Nek aku komitemen dengan segala konsekuensine, aku wes tanda tangan komitemen. Nek meh protes, protes e ket ndekmben, ora mendekati ngene (kalau aku komitmen dengan segala konsekuensi, aku sudah tanda tangan komitmen. Kalau mau protes dari dulu, tidak mendekati seperti ini)," pungkasnya.
Baca Juga: Program Prabowo-Gibran, KOPI Lamongan: Gizi Anak Aman di Tangan Prabowo
Sebelumnya, dilansir dari, Gubernur Bali Wayan Koster melayangkan surat ke Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali berisi penolakan Tim Kesebelasan Israel bertanding di Pulau Dewata. Alasannya, kebijakan politik Israel terhadap Palestina tidak sesuai dengan kebijakan politik Pemerintah Indonesia.
"Yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius politik regional," tulis Koster dalam surat beredar bernomor T.00.426/11470/SEKRET dikirimkan pada Selasa (14/3).
Editor : Redaksi
