JAKARTA - Permasalahan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pengusaha jalan tol Jusuf Hamka semakin panjang. Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mau dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.
Jusuf Hamka tidak terima dibilang tidak ada dalam bagian CMNP. Ia berani mengundurkan diri dari pemegang saham pengendali CMNP dan memberikan Rp 1 triliun ke Prastowo jika perkataannya terbukti benar.
Baca Juga: Jusuf Hamka: Kalau Dibayar Alhamdulillah, Nggak Dibayar Wasyukurillah
"Saya siap pakai rok kalau saya tidak ada sebagai pemegang saham, gitu aja. Kita taruhan sama-sama, kalau ternyata nama saya ada, siap nggak yang bersangkutan pakai rok? Dan saya siap mengundurkan diri dari CMNP, yang bersangkutan siap nggak mengundurkan diri dari Kemenkeu? Gitu aja. Saya tambahin Rp 1 triliun, kalau dia kalah kasih Rp 1 ke saya," kata Jusuf Hamka saat dihubungi, Jumat (16/6/2023).
"Dibilang saya bukan pengurus (CMNP) betul, tapi dibilang saya bukan pemegang saham itu pasti ngawur!," tambahnya.
Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut menyerahkan kepada kuasa hukum untuk melaporkan terkait pencemaran nama baik. Meski begitu, ia masih menunggu itikad baik dari Prastowo untuk meminta maaf sebagai sesama muslim.
"Namanya kita hidup beragama, kalau yang bersangkutan mau tabayyun dan ternyata yang bersangkutan salah, kita forget and forget. Tapi kalau yang bersangkutan masih kekeuh karena malu, karena ketahuan gagapnya, masih kekeuh mateng-matengan begitu malah tambang kenceng, ya kita nanti suruh hukum yang bereskan," ucapnya.
Dikutip dari detik, Kuasa Hukum Jusuf Hamka, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya akan menunggu iktikad baik dari Prastowo sampai Selasa (20/6). Jika tidak, maka pihaknya akan melaporkan Prastowo dengan dugaan pencemaran nama baik.
"Kami sampai sekarang masih tunggu, kita mau liat dia punya iktikad baik nggak. Kalau dia merasa salah, dia minta maaf saja secara terbuka. Saya tunggu sampai Selasa depan, kalau nggak kita lapor polisi, kita uji dia yang benar atau kita yang benar," imbuhnya.
Maqdir menyebut pada prinsipnya pihaknya tidak mau ribut, hanya meminta pemerintah membayar kewajiban utang CMNP. Utang tersebut terkait deposito CMNP di Bank Yama yang tidak diganti pemerintah sejak 1998.
Baca Juga: Polemik Jusuf Hamka vs Kemenkeu Berakhir dengan Ngopi Bareng
"Saya sudah menyurati Kemenkeu sejak 2017, selama ini nggak pernah ditanggapi Kemenkeu. Satu-satunya tanggapan Kemenkeu itu 2021 kalau nggak salah. Kesan saya dari tanggapan itu, dia nggak mau bayar kewajiban itu," kata Maqdir.
Sebelumnya Prastowo mempertanyakan hubungan antara Jusuf Hamka dengan CMNP. Pasalnya pihaknya mengaku tidak menemukan nama pengusaha jalan tol itu dalam akta perusahaan terbaru.
"Kami sendiri juga ngecek dalam CMNP yang terbaru tidak ada nama Pak Jusuf Hamka, baik sebagai pemegang saham, komisaris, maupun direksi. Jadi kami tidak tahu posisi beliau sebagai apa. Ini perlu diperjelas karena pemerintah dalam hal ini berurusannya dengan CMNP," kata Prastowo kepada detikcom, Selasa (13/6).
Prastowo kembali mempertegas perkataannya bahwa hanya mempertanyakan posisi Jusuf Hamka di CMNP. Padahal yang harusnya berurusan soal utang ini adalah manajemen CMNP.
Baca Juga: Mahfud MD Pastikan Negara Punya Utang ke Jusuf Hamka dan Telat Membayar
"Kami kan berhubungannya dengan PT CMNP, yang saya juga melihat akta yang ada di Ditjen AHU beliau tidak ada di pengurus, pemegang saham, direksi atau komisaris. Sesuai business judgement rule, mestinya kan yang berurusan itu manajemen, kalau ada pihak lain kan ada surat kuasa, kan begitu saja sebenarnya," kata Prastowo kepada wartawan di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).
"Kalau saya salah, saya hanya baca SK Ditjen AHU, saya berdasarkan akta yang diupload di Ditjen AHU, nggak nambahin, nggak ngurangin. Tapi kalau beliau adalah pemilik, ya saya menghormati itu dan percaya itu, nggak apa," tambahnya.
Prastowo menyebut menghormati hak Jusuf Hamka jika tidak terima atas perkataannya. Ia mengaku mengenal baik pengusaha jalan tol tersebut dan akan memberikan penjelasan jika memang diminta.
"Kalau dari situ saya dianggap mencemarkan nama baik, ya saya tunggu saja nanti seperti apa, yang di bagian mana saya juga bingung," ucapnya.ik
Editor : Redaksi
