DPRD Sumenep Dorong APBD 2024 Prioritaskan Infrastruktur

SUMENEP (Realita) - DPRD Kabupaten Sumenep akan mendorong belanja APBD 2024 diprioritaskan untuk infrastruktur. Pasalnya, masalah-masalah infrastruktur tahun ini menjadi perhatian publik. Banyak berita di media massa yang menyorot masalah jalan rusak.

Seperti halnya, pembangunan jalan di wilayah kepulauan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, dan terbaru protes masyarakat atas jalan rusak penghubung Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura dengan Desa Tamidung, Kecamatan Batang-batang.

Baca Juga: DPRD Sumenep Akan Bahas Raperda Perubahan RTRW Bulan Ini

Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Ramzi mengatakan, dengan adanya protes dari masyarakat terkait jalan rusak menandakan bahwa kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat adalah infrastruktur, terutama pembangunan jalan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

“Isu jalan rusak baik daratan maupun kepulauan dalam tahun ini cukup mengemuka. Kami akan mendorong bagaimana APBD 2024 bisa lebih banyak untuk infrastruktur,” katanya.

Baca Juga: Penyaluran Pupuk di Kecamatan Ambunten Macet, DPRD Sumenep Kecam Distributor

Apalagi, kata Ramzi setiap reses atau serap aspirasi yang dilaksanakan wakil rakyat, harapan masyarakat didominasi masalah infrastruktur. Oleh karena itu, anggaran untuk infrastruktur harus diprioritaskan.

“Untuk perbaiki jalan rusak di Sumenep memang tidak bisa sekaligus, sebab APBD Sumenep tidak memadai. Tapi setidaknya, dengan memprioritaskan jalan dalam belanja APBD akan mengurangi ketimpangan jalan rusak yang ada,” ujarnya.

Baca Juga: Ketua DPRD Sumenep Lantik Anggota PAW dari Fraksi PAN

Ramzi menambahkan, infrastruktur seperti pembangunan jalan memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, infrastruktur juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.

“Masyarakat sederhana menilai pemerintah, kalau infrastrukturnya bagus, pemerintah dianggap berhasil. Sebaliknya, jika jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan tidak bagus, masyarakat akan menilai gagal. Artinya tolak ukur keberhasilan pemerintah dilihat dari pembangunan infrastrukturnya,” tandasnya.haz

Editor : Redaksi

Berita Terbaru