JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat MPP mengatakan, pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Rakyat Cina (RRC) Xi Jinping pada Kamis, 27 Juli 2023, di Hotel Jinniu, Chengdu, Cina, diam-diam memiliki potensi resiko laten ekonomi Indonesia.
CEO Narasi Institute ini menilai, terlalu bergantung pada Cina bisa menimbulkan risiko besar bagi Indonesia karena masalah keamanan dan kestabilan yang melibatkan Cina dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Massa Demo di DPR Hadang dan Kepung Aparat Brimob Lengkap dengan Kendaraan Taktis
Selain itu, klaim Presiden Jokowi tentang "kemajuan konkret" dalam kerja sama Indonesia dan Cina, terutama setelah G20 di Bali pada tahun sebelumnya, juga menimbulkan banyak keraguan.
“Ada beberapa pertimbangan kritis mengenai hubungan ini yang mungkin memiliki risiko riil yang harus dihadapi,” bebernya di Jakarta, Minggu (30/7/2023).
Achmad Nur menuturkan, perlu adanya bukti yang lebih transparan dan konkret mengenai manfaat nyata dari kerja sama ini. Indonesia seharusnya tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional hanya untuk memenuhi ambisi Cina menjadi ekonomi berpengaruh di dunia tanpa memastikan kesepakatan bilateral tersebut memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia.
“Misalnya publik melihat kepentingan ekonomi Cina dalam mendominasi hiliriasasi nikel telah merugikan karena tenaga kerja yang digunakan bukan mayoritas bangsa Indonesia,” jelasnya.
Baca Juga: Eri Cahyadi Ngevlog di IKN, Bicara Surabaya Jadi Hub bagi Ibukota Baru
Pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), DR Jerry Massie PhD juga mengkritisi kesepakatan berbagai bidang yang diteken antara Presiden Jokowi dan Xi Jinping tersebut. Karena kesepakatan tersebut justru menjadi potensi resiko laten ekonomi Indonesia
Jerry menyebut dalam kesepakatan tersebut di antaranya juga terkait desain IKN kepada Cina. Hal ini tentu sangat berbahaya dalam segala hal. Dia menilai kesepakatan tersebut mirip gaya short cut yakni jalan pintas seorang pemimpin yang tak mampu lagi gunakan rasional.
“IKN ini mau dijual ke Cina, maka Cina akan punya peran besar, bisa saja sudah jadi maka IKN ini digadaikan Cina,” paparnya.
Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Dihindari dalam Berinvestasi, Akibat Disparitas Penegakan Hukum
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ersento Maraden Sitorus mengatakan, kesepakatan Presiden Jokowi dengan Presiden Cina, Xi Jinping untuk kepentingan memperkuat perekonomian Indonesia. Apalagi ada kesepakatan kerjasama untuk pasar Indonesia seperti produk pertanian komoditas tepung porang dan komoditas bubuk tabasheer yang di eksport ke Cina.
“Harapannya kerjasama yang dibuat antara Jokowi dengan Xi Jinping akan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan petani Indonesia. Jangan sampai yang menerima manfaat hanya sekelompok orang saja atau bahkan warga Cina yang berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.
Fernando menuturkan, kesepakatan tersebut juga termasuk transfer pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN, jangan hanya memberikan manfaat bagi warga Cina yang akan dipekerjakan dalam pembangunan IKN. “Saya berharap, manfaat dari kesepakatan yang dibuat oleh Jokowi dan Xi Jinping akan memberikan manfaat untuk kepentingan Negara dan warga Indonesia,” tegasnya.lis
Editor : Redaksi
