WKR 'Ngluruk' KPU dan Bawaslu Kota Madiun

MADIUN (Realita) – Kinerja penyelenggara pemilu di Kota Madiun mulai disorot kalangan masyarakat. Kali ini, sekelompok orang mengatasnamakan LSM Wahana Kedaulatan Rakyat (WKR) ngluruk ke kantor KPU dan Bawaslu Kota Madiun, Selasa (22/8/2023).

Mereka meminta dua lembaga itu benar-benar bekerja secara jujur dan adil, mulai tahapan hingga pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, WKR menilai komisioner Bawaslu maupun KPU terpilih diindikasikan titipan dari pihak tertentu. Lantaran, rekam jejak mereka dianggap masih belum cukup, namun bisa terpilih menjadi komisioner Bawaslu maupun KPU.

Baca Juga: Soal Keberatan Caleg NasDem Kota Madiun, KPU Tunggu Hasil Pleno

“Ini kalau dijadikan survei, barangkali mulai dari awal perekrutan masyarakat kurang puas. Karena memang ada indikasi bahwa yang masuk ini bukan karena kapasitas yang mumpuni, bukan keterampilan, bukan karena ketokohan sebagaimana yang ada di juklak dan juknis,” kata koordinator LSM WKR, Budi Santoso saat berdialog dengan komisioner KPU.

“Kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil, tetapi bagaimana bisa jujur dan adil kalau awalnya rekruitem saja sudah tidak jujur dan adil. Tetapi kita menghormati keputusan itu,” tambahnya.

Saat di kantor KPU, WKR memberikan boneka yang berada didalam sangkar burung kepada Ketua KPU, Wisnu Wardhana. ini sebagai simbol agar KPU tidak menjadi boneka yang dibelenggu oleh kepentingan tertentu.

 “Kita memberikan pesan moral, yaitu boneka didalam sangkar yang menyimbolkan agar KPU jangan menjadi boneka yang dibelenggu oleh kepentingan-kepentingan tertentu,” ujarnya.

Sementara di kantor Bawaslu, WKR sempat berdialog dengan Ketua Bawaslu terpilih periode 2023-2028, Wahyu Tri Sulistyo Nugroho. Pun, pihaknya juga memberikan oleh-oleh berupa pisang mentah dan karbit yang menyimbolkan agar komisioner Bawaslu saat ini bisa segera matang didalam bekerja.

“Di Bawaslu saya membawa pisang mentah dan karbit, ini simbol pesan moral bahwa yang disini itu pimpinan masih mentah semua. Sehingga perlu dikarbit supaya segera matang,” terangnya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Madiun, Wisnu Wardhana mengaku, apa yang dilakukan WKR menjadi pengingat bagi KPU untuk bekerja secara kredibel serta tidak terbelenggu oleh kepentingan yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Baca Juga: Suara Hilang, Caleg DPR RI Asal Madiun Tuding Sirekap Tidak Kredibel

Di kantor Bawaslu, WKR memberikan pisang dan karbit kepada Ketua Bawaslu, Wahyu Tri Sulistyo Nugroho yang menyimbolkan agar komisioner Bawaslu saat ini bisa segera matang didalam bekerja.Di kantor Bawaslu, WKR memberikan pisang dan karbit kepada Ketua Bawaslu, Wahyu Tri Sulistyo Nugroho yang menyimbolkan agar komisioner Bawaslu saat ini bisa segera matang didalam bekerja.

"KPU menerima dengan baik, bahwa ini yang kami harapkan, kita mendapatkan masukan dan diingatkan terkait proses Pemilu. Kami sendiri juga melalui proses seleksi dan masa jabatan kami berakhir pada Juni tahun depan, mungkin ini bisa diingatkan dalam proses tersebut agar kedepannya bisa dilaksanakan secara baik," ujar Wisnu.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Madiu, Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho mengakui, masyarakat belum mengetahui unsur pimpinan Bawaslu maupun latar belakangnya. Karena itu ia bersama dua komisioner lain akan segera menyosialisasikan ke masyarakat.

"Karena kami baru dilantik per 19 Agustus kemarin, jadi informasi data pribadi sebenarnya akan di upload melalui website. Mengingat ini baru hari kedua kami disini, dan tahapan Pemilu sedang jalan dan maraton, jadi kami memiliki skala prioritas, mengingat jumlah SDM kami terbatas," sambungnya.

Baca Juga: PKPU Terbit, Ini Jadwal Pilkada Kota Madiun

Wahyu menjelaskan, sesuai amanat UU, tugas Bawaslu adalah memantau, dan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Kepemiluan. Baik Pemilu serentak 14 Februari 2024 maupun Pilkada pada November 2024.

Disatu sisi pihaknya juga akan menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait. Utamanya menyangkut netralitas Polri, TNI maupun ASN di Kota Madiun.

"Untuk netralitas ASN, kami akan koordinasikan dengan inspektorat, kalau Polri ke Propam dan kalau TNI ke Polisi Militer. Karena netralitas itu harus dan wajib," tandasnya. adi

Editor : Redaksi

Berita Terbaru