JAKARTA - Ade Armando kritik 'strategi kampanye' Capres PDIP Ganjar Pranowo yang baru-baru ini viral dan dinilai berbau politik identitas.
Baru-baru ini capres Ganjar Pranowo (PDIP) buat heboh publik lantaran dirinya muncul dalam iklan adzan magrib.
Baca Juga: Dituduh Jimly Menggertak, Ganjar: Kami Serius
Iklan yang menampilkan Ganjar Pranowo tersebut ditampilkan oleh salah satu stasiun TV yang mendadak buat heboh publik.
Banyak yang menyebut bahwa iklan tersebut adalah salah satu taktik politik dari PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada pemilihan Capres 2024 mendatang.
Kritikan terkait iklan adzan Ganjar Pranowo tersebut juga datang dari Ade Armando lewat akun Instagram @adearmando_official.
Pada unggahan Instagram tersebut Ade Armando menyebut bahwa taktik kampanye yang menampilkan capres pada iklan adzan sangatlah rendah.
"Masak serendah ini sih kampanye politiknya?," tulis Ade Armando sertakan foto iklan Ganjar Pranowo Sabtu, 9 September 2023.
Tak hanya itu Ade Armando juga memberi sindiran pada KPI.
Baca Juga: Pakar Politik Minta Kubu 03 Akui Kekalahan
Yang mana disebutnya bahwa KPI sendiri memiliki aturan-aturan terkait iklan salah satunya adalah adzan.
Dalam hal ini pula Ade Armando menyebut agar dukungan yang diberikan pemilik TV jangan pernah dijadikan alasan untuk membuat iklan Ganjar Pranowo apalagi adzan.
"KPI kan punya aturan yang melarang disusupkannya iklan dalam adzan televisi. Jangan mentang-mentang pemilik TV nya adalah pendukung Ganjar terus jadinya boleh ada iklan Ganjar dalam adzan," tambahnya.
Baca Juga: Soal IG Ketua Bawaslu Kota Madiun Like Medsos Capres, Ini Jawabannya
PDIP sendiri terkait iklan tersebut juga telah memberikan tanggapan untuk menjawab pertanyaan yang ada.
Dalam hal ini PDIP menyebut bahwa bukan hanya pada iklan tersebut saja, tetapi memang pada dasarnya Ganjar Pranowo orangnya religius.
Meski demikian dalam hal ini pula banyak pihak yang merasa aneh dengan iklan adzan tersebut.
Banyak yang berpendapat bahwa iklan adzan demikian tak sepantasnya dijadikan taktik kampanye atau hal politik lainnya
Editor : Redaksi
