JAKARTA (Realita)- KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan masyarakat diharapkan memperkuat pengawasan terhadap intervensi LSM asing, khususnya LSM Amerika seperti NED dan IRI, dalam Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu diserukan oleh Dr Satrio Arismunandar, wartawan senior sekaligus pimpinan redaksi dan selaku narasumber dalam diskusi politik bertema, “Mewaspasdai Keterlibatan LSM Amerika yang Mencampuri Pemilu/Pilpres 2024” di Jakarta, pada Minggu, 17 September 2023.
Baca Juga: Pleno Rekapitulasi Pemilu Tingkat Kota Madiun Diwarnai Protes
Kegiatan diskusi politik ini diselenggarakan oleh OrbitIndonesia.com bekerjasama dengan XYZ+ Agency di salah satu hotel dibilangan Jakarta Pusat.
Ada dua tokoh pembicara dalam diskusi tersebut, Ray Rangkuti pendiri Lingkaran Madani (LIMA) dan Bob Randilawe, SIP, M.Hum, Wakil Ketua Umum GBN (Gerakan Bhinneka Nasionalis) dan Dewan Pakar DPP PA GMNI.
Diskusi ini diadakan merespon liputan investigatif Kit Klarenberg dari MintPress News (media AS), yang mengaku mendapat bocoran dokumen. Bocoran itu, tulis Kit Klarenberg, menunjukkan badan intelijen Amerika CIA sedang menyiapkan “color revolution” (revolusi warna) di Indonesia.
“Color revolution” adalah operasi penggantian rezim yang dianggap merugikan kepentingan AS, dengan “cara-cara demokratis.” Seperti: aksi massa, demonstrasi, aksi informasi, kampanye LSM, pengkaderan aktivis parpol yang akan jadi elite politik pendukung kepentingan AS, dan sebagainya.
Menurut laporan MintPress News, “color revolution” ini sudah dilakukan AS di beberapa negara lain, dan kini mau diterapkan di Indonesia. Yang dimajukan untuk melakukan “color revolution” ini adalah LSM-LSM AS.
Misalnya, NED (National Endowment for Democracy) yang dibiayai Kongres AS dan didirikan pada 1983 oleh para pentolan eks CIA dan aparat Deplu AS. Salah satu inti dari NED adalah IRI (International Republican Institute), yang biasa bekerja dengan the National Democratic Institute (NDI), untuk operasi perubahan rezim di luar negeri.
Ada bocoran dokumen bahwa perwakilan IRI, IFES (the International Foundation for Electoral System) dan TAF (The Asia Foundation) bertemu dengan pejabat tinggi Kedutaan Besar AS di Jakarta, pada Juni 2022, mendiskusilkan prospek hasil pemilu/pilpres 2024.
Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta. Michael Quinlan, telah membantah laporan MintPress News sebagai hoaks. Katanya, AS tidak pernah ikut campur dalam urusan pemilihan umum 2024 di Indonesia.
Baca Juga: Pleno Kecamatan Sudah Selesai, Anggota DPRD Ini Minta Masyarakat Bersabar
Menurut Satrio Arismunandar, tentu adalah hak Kedutaan AS untuk membantah kabar tersebut.
“Namun, bocoran dokumen yang saya peroleh memang mendukung laporan MintPress News, tentang adanya campur tangan AS lewat LSM-LSM seperti IRI sebagai proksi,” ucap Satrio.
LSM AS disinyalir untuk mencoba “mengkader” para politisi, yang potensial jadi elite politik di parpol, agar nantinya bersikap pro-kepentingan AS. Maka, Satrio mengingatkan, parpol peserta pemilu tak boleh jadi boneka pihak asing.
“Seluruh masyarakat harus menggunakan hak pilih secara benar, untuk menjaga berlangsungnya pemilu dan pilpres 2024 yang transparan, jujur dan adil,” terangnya.
Masih sambung keterangannya, KPU dan Baswalu juga harus menjalankan tugasnya sesuai hukum dan aturan. Pemerintah harus mengawasi LSM asing, khususnya LSM Amerika, sesuai hukum yang berlaku, hingga suasana pemilu yang kondusif bisa diciptakan.
Baca Juga: KPU dan Bawaslu Jombang Dikucuri Dana Hibah Rp 79 Miliar
Wakil Ketua Umum GBN (Gerakan Bhinneka Nasaionalis) yang juga Dewan Pakar DPP PA GMNI, Bob Randilawe, mengatakan, setiap negara memiliki kepentingan atau national interest, apalagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya. AS tentu saja ingin tetap mengendalikan dominasinya terhadap ekonomi, persenjataan, dan kawasan.
“Bahkan, Joseph Stiglitz mengatakan kalau nggak ada perang Amerika itu runtuh sebagai negara adidaya. Maka dari itu, gerakan negara-negara BRICS yang dimotori PM India Narendra Modi bahwa ke depan perdamaian dunia itu harus didasari kemanusiaan bukan perang. Nah, ini antitesa terhadap Amerika,” ujar Bob dikutip dalam pernyataannya.
Sementara itu, pengamat politik Ray Rangkuti, mengatakan, akan ada kepentingan asing yang selalu menyertai perubahan politik. Tak hanya di Indonesia, tapi di banyak negara lainnya. Apalagi, posisi Indonesia yang makin menentukan arah perkembangan dunia. Sehingga tidak bisa diabaikan begitu saja tingkat kepentingan asing terhadap Indonesia.
“Saya kira tak cuma Amerika, Singapura juga mungkin akan ikut campur. Saya kira cuma Indonesia saja yang tidak main begituan ke negara asing karena intelijen kita sibuk ke dalam negeri buka ke luar negeri,” ungkapnya.tom
Editor : Redaksi
