Korporatisasi BUMD Dorong Kerjasama Perdagangan Antar Daerah

 

SURABAYA (Realita) - Dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan perdagangan antar daerah, Bank Indonesia menggelar Capacity Building pada 150 peserta anggota TPID Provinsi Jawa Timur dan 38 Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.

Baca Juga: BI Jatim Gelar EJIF 2024, Tawarkan 20 Proyek IPRO ke Investor Luar Negeri

Tema yang diangkat dalam diskusi secara virtual pada awal Juli 2021 kemarin itu adalah Korporatisasi BUMD Mendorong Kerjasama Perdagangan Antar Daerah. 

Kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap triwulan tersebut dibuka oleh sambutan Jumadi selaku Asisten II Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Harmanta selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Narasumber yang diundang mengisi sesi diskusi adalah Ferry Irawan (Asisten Deputi Kemenko Perekonomian) dan Pamrihadi Wiraryo (Direktur PT Foodstation).

Dalam paparannya, Ferry Irawan menyampaikan, deflasi Jawa Timur dan nasional diperkirakan disebabkan oleh normalisasi harga pasca HBKN dan memasuki periode masa panen komoditas hortikultura.

Ferry juga memberikan rekomendasi program yang bisa dilaksanakan TPID Jatim untuk mengatasi permasalahan pasokan melimpah, khususnya cabai rawit.

Baca Juga: Gelar FESyar Jawa 2024, BI Jatim Dorong Pengembangan Halal LifeStyle

“Jatim dapat melakukan perdagangan daerah dengan daerah defisit cabai merah seperti DKI Jakarta, Banten, Riau, Sumsel, Lampung dengan memanfaatkan fasilitas dari Kementerian terkait seperti tol laut maupun subsidi biaya kirim. Tentu saja melalui peran BUMD," jelas Ferry dalam presentasinya.

Cilegon dalam

Memperdalam paparan Ferry mengenai peran BUMD, Pamrihadi Wiraryo menjelaskan bahwa BUMD harus bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengembangan lini bisnis.

PT Foodstation yang sebelumnya hanya berperan sebagai penyewa kios pasar induk pada 2016 bertransformasi menjadi pusat informasi beras, produksi beras sendiri dan masuk ke pasar modern.

Baca Juga: Pengendalian Inflasi Pangan Hadapi Peningkatan Alih Fungsi Lahan

“BUMD perlu memperjelas model bisnisnya. BUMD tidak boleh hanya sebagai medioker, artinya hanya membeli hasil petani dan menjual kepada pelanggan. Harus ada value added di dalamnya,” terang Pamrihadi.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab, Harmanta mengajak TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk melihat kembali BUMD di daerah masing-masing.

TPID diharapkan dapat mereplikasi strategi BUMD DKI dan mentransformasi BUMD menjadi ujung tombak TPID dalam menjalankan program kerjasama antar daerah demi mencapai kestabilan inflasi Jawa Timur.gan

Editor : Redaksi

Berita Terbaru