KEDIRI (Realita)– Alokasi dana sebesar Rp250 juta untuk pembangunan ruang rapat Kantor Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menuai sorotan warga.
Proyek yang bersumber dari uang rakyat tersebut disinyalir mengabaikan prinsip transparansi publik akibat tidak dipasangnya papan informasi proyek di lokasi pembangunan.
Kantor Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Foto: Moch Arifin
Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh pihak pemerintah desa. Saat dikonfirmasi mengenai spesifikasi anggaran dan pelaksanaan proyek, Kepala Desa Petok memilih enggan memberikan penjelasan.
Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban keterbukaan informasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Kepala Desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Tanggung jawab pengelolaan anggaran bersifat melekat pada jabatan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak pelaksana teknis.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
Ketidakadaan papan proyek memicu dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan material fisik di lapangan, termasuk dugaan penggunaan material tidak standar yang dipasang pada bangunan baru.
Melihat kondisi tersebut, Inspektorat Kabupaten Kediri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur didesak untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Audit teknis dan administrasi dinilai perlu dilakukan mencakup dokumen RAB, kualifikasi pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran, hingga kesesuaian fisik bangunan guna memastikan akunbilitas penggunaan keuangan desa.arf
Editor : Redaksi
