KOTA MALANG (Realita)- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (9/11/2023).
Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan, bahwa proyeksi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 2,1 triliun. Yang mana rincian dari PAD Rp 813,740 miliar, dan untuk pendapatan transfer ditargekan sebesar Rp 1,3 triliun.
Baca Juga: DPRD, Pj Wali Kota, Seluruh OPD hingga Forkopimda Kota Malang Teken Pakta Integritas Anti Korupsi
Sementara, belanja daerah direncanakan Rp 2.358.588.674.540, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 2.170.322.826.007, belanja modal Rp 178.528.617.539 dan belanja tidak terduga sebesar Rp 9.737.230.994.
"Dapat saya sampaikan bahwa dari struktur pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit sebesar Rp 198.040.848.957," beberapa Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan, dari sisi pembiayaan terdapat surplus sebesar Rp 198.040.848.957, yang digunakan untu menutupi defisit dalam belanja. "Sehingga secara struktur RAPBD 2024 dalam posisi berimbang atau balance antara penerimaan dan belanja," terangnya.
Seoanjutnya, Wahyu menyampaikan bahwa Ranperda APBD TA 2024 dan Nota Keuangan TA 2024 itu mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang telah disepakati bersama DPRD Kota Malang.
Apa yang menjadi kesepakatan bersama, Wahyu berharap segera mendapatkan pembahasan dan disetujui bersama DPRD Kota Malang agar bisa sesuai dengan ketentuan, yang mana APBD 2024 bisa dilaksanakan di awal tahun.
Baca Juga: DPRD Beri 78 Catatan atas LKPJ Kota Malang 2023, Ada Soal Pasar Gadang hingga MCC
"Harapannya di akhir November ini bisa segera selesai, sehingga ada sela waktu Desember. Maka di awal tahun 2024 kita bisa bergerak," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, apabila dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, dengan ditargetkan Rp 813 miliar untuk APBD 2024 bisa diupayakan terus dioptimalkan kenaikannya. Pasalnya target iti lebih kecil dari pada transfer.
Ia menginginkan target kita di APBD Kota Malang bisa mandiri. Sedangkan dalam mewujudkan kemandirian itu, kata Made membutuhkan proses, dengan kenaikan bertahap. Pendapatan transfer Rp 1,3 triliun.
"Namun PAD hanya diangka Rp 800 miliar sekian. Yang mana, itu artinya masih defisit. Maka, harapkan kami untuk bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan," tuturnya.
Baca Juga: Mendesak, DPRD Segera Ambil Keputusan Ranperda tentang Kota Layak Anak Jadi Perda
Made juga menegaskan, akan terus menggenjot PAD Kota Malang dari para OPD penghasil. "Kita lihat dan bedah potensi pendapatan. Kan masih ada waktu nanti di PAK. Apabila di PAK perubahan anggaran 2024 pada saat pembahasan di bawah 50 persen, itu tidak mungkin tercapai. Karena kita melihat dalam menargetkan ini, tidak bisa asal naik, misalkan mencapai Rp 1 triliun atau Rp 900 miliar," terangnya.
Kata Made, sebenarnya potensi PAD Kota Malang bisa mencapai Rp 1 triliun, namun masih tekendala peraturan perundang-undangan.
"Dari segi perizinan, kita dapat laporan dari Dinas Perizinan terkait PBG (Perizinan Bangunan Gesung). Izin mendirikan bangunan sekarang sulit, padahal orang ingin ada kesadaran membayar pajak. Sedangkan ini berpotensi mengashilkan pendapatan daerah," pungkasnya.adv/mad
Editor : Redaksi
