KOTA MALANG (Realita)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar audiensi dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhamadiyah (PW MU) Jawa Timur di ruang paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (30/11/2023).
Mewakili Ketua DPRD Kota Malang, Lookh Mahfudz yang ditunjuk mewakili Ketua DPRD menyampaikan bahwa sosialisasi tentang kebijakan dan kebijakan yang mengarah kepada keberadaban dan berkemajuan
Baca Juga: DPRD, Pj Wali Kota, Seluruh OPD hingga Forkopimda Kota Malang Teken Pakta Integritas Anti Korupsi
"Penting kiranya tema-tema itu harus ditransformasi dengan momentum audiensi dengan DPRD kota Malang," ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang itu juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan, yang pertama adalah pertemuan antara LHKP Jawa Timur juga LHKP Malang Raya yang berkumpul dalam rangka menyamakan visi tentang keberadaban dan juga penataan berkemajuan.
"Kemudian yang kedua juga membahas tentang kader-kader terbaik Muhammadiyah di semua partai," ujarnya.
Menurut dia, tentu hal ini menjadi sebuah kekuatan dan kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa, dan LHKP merupakan sebuah lembaga yang didirikan Muhammadiyah untuk jembatan itu.
"Sehingga bentuk kontribusi dari Muhammadiyah untuk bangsa, ya pendidikan politik itu. Warga Muhammadiyah perlu mendapatkan informasi tentang peta politik secara nasional maupun secara lokal,” kayanya.
Lookh Mahfudz juga mengapresiasi langkah-langkah politik Muhammadiyah dalam memperjuangkan aspirasi organisasi melalui jalur politik praktis.
"Muhammadiyah sejak dulu memakai high politik, yang artinya mentransformasikan aspirasinya tanpa melalui politik akan tetapi ke eksekutif dan lembaga lainnya," jelasnya.
Lookh Mahfudz juga mengatakan, Muhammadiyah saat juga perlu mentransformasi aspirasinya ke seluruh komponen politik dan mencoba untuk memaksimalkan fungsinya dalam rangka menggapai atau mendorong warga Muhammadiyah yang memiliki keinginan untuk menjadi calon rakyat atau DPRD bisa mendapatkan porsi yang sebenarnya.
Loohk Mahfudz berpesan untuk menghadapi pemilu 2024 nanti, agar seluruh warga Muhammadiyah ikut berpartisipasi serta menyalurkan aspirasinya secara benar, dan jika ada perbedaan dalam pilihan, maka harus disikapi secara dewasa.
Baca Juga: DPRD Beri 78 Catatan atas LKPJ Kota Malang 2023, Ada Soal Pasar Gadang hingga MCC
“Saya rasa Muhammadiyah harus di garda depan untuk menjaga stabilitas dinamika politik dan perbedaan itu adalah perbedaan cara memilih dan figur yang dipilih tetapi tidak harus kemudian meluluhlantakkan persatuan dan mengorbankan rasa kebangsaan kita yang satu bangsa satu negara satu bahasa dan sebagainya itu,” jelasnya.
Untuk diketahui, Dalam audiensi kali ini PW Muhammadiyah Jatim mensosialisasikan JIPOLMU 2 (Jihad Politik Muhammadiyah) ke-2 yang bertujuan agar kader Muhammadiyah bisa menempatkan perwakilan dalam parlemen.
Wakil Ketua Bidang LHKP PWMU Jawa Timur Muhamad Khoirul Abduh menyampaikan bahwa JIPOLMU merupakan gerakan yang bertujuan untuk membulatkan suara Muhammadiyah agar tidak terpecah-pecah. Dan diharapkan merupakan gerakan bersama, tidak personal, dan ketaatan kader terhadap pimpinan.
“Karena secara tidak langsung, kan Muhammadiyah ini sebuah organisasi yang secara struktural ada di setiap lini, mulai ranting, cabang, daerah dan wilayah yang merupakan Ormas besar,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai Ormas besar, Muhammadiyah tidak memberikan instruksi kepada para kadernya terkait arah politik organisasi, dan tercetusnya ide diaspora karena melihat kader Muhammadiyah ada di seluruh partai.
“Berawal dari LHKP PP menginstruksikan bagaimana melihat para Caleg itu bisa kita support dari partai manapun, maka yang kita gunakan bagaimana data itu ada, karena tanpa data itu kita gak bisa memilih dalam konteks Satu Dapil Satu Kadermu,” ucap pria asal Jombang tersebut.
Baca Juga: Mendesak, DPRD Segera Ambil Keputusan Ranperda tentang Kota Layak Anak Jadi Perda
Lebih lanjut, dirinya juga menambahkan bahwa LHKP PWMU Jawa Timur terus melakukan sosialisasi dan survey, untuk mencari Caleg dari kader Muhammadiyah yang mempunyai peluang menang.
Pihaknya berharap nanti ada keterwakilan orang Muhammadiyah dari partai manapun di parlemen. "Tapi ini dalam konteks apa? Tidak kemudian mengendors salah satu partai. Tapi ketika kader itu ada dibanyak partai, kunci pertama agar kita mensuport mereka itu adalah data dan survey,” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Lookh Makhfud saat memberi sambutan.
Dengan Satu Dapil Satu Kadermu, Khoirul Abduh menegaskan bahwa LHKP tidak menyuruh para kader yang tidak mempunyai peluang menang untuk mundur dari pencalonan. "Jadi LHKP hanya memberi masukan dan saran saja, pungkasnya.
Sekedar diketahui, nampak hadir dalam kegiatan audiensi tersebut antara lain, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz, anggota Komisi A H. Rohkmad, anggota Komisi C Eko Hadi Purnomo, Pengurus PW Muhamadiyah, pengurus PDM Malang Raya, Pengurus Aisyah dan Pemuda Muhammadiyah.mad/adv
Editor : Redaksi
