MADIUN (Realita) - Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun, Maidi-Inda Raya (MaDa) berakhir 31 Desember 2023. Kekosongan jabatan bakal diisi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota.
Seperti diketahui, Fraksi DPRD Kota Madiun sebelumnya telah mengusulkan tiga nama Pj ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yakni Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto, Sekda Ponorogo Agus Pramono, dan Sekda Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto. Dari ketiga nama tersebut, mayoritas Fraksi memilih Soeko.
Baca Juga: Mimpi Hadirnya Transportasi Gratis Bagi Pelajar Kota Batu Akan Segera Terwujud
"Fraksi Demokrat sudah mengusulkan satu nama, Pak Soeko," kata Ketua Fraksi Demokrat, Istono belum lama ini.
Menurut Istono yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD itu, pertimbangan memilih Soeko lantaran dinilai paling tahu karakteristik maupun seluk-beluk Kota Madiun. Apalagi, telah menjabat Sekda Kota Madiun. Pun, Soeko juga telah lama menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pendekar.
"Secara administrasi kepangkatan memenuhi. Pertimbangan lainnya beliau (Soeko,red) sudah menjabat sebagai Sekda Kota Madiun. Sehingga beliau mengetahui seluk-beluk karakteristik Kota Madiun. Dan belau sudah lama menjadi ASN di Kota Madiun," ujarnya.
Senada dikatakan Ketua Fraksi PKB, Ngedi Trisno Yhusianto. Pihaknya juga hanya mengusulkan satu nama calon Pj Wali Kota, yaitu Soeko. Menurutnya, usulan tunggal ini didasari pertimbangan yang realistis. Pertama, Soeko pernah tercatat menduduki kursi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun, sehingga bukanlah pejabat anyar.
Selain itu, Soeko dianggap orang yang mengerti tentang Kota Madiun. Sehingga nantinya koordinasi antar penyelenggara pemerintahan bisa berjalan maksimal.
"PKB beranggapan bahwa Pj itu fungsi administratif dan keuangan. Saya berharap minimal tau pemerintahan dan kondisi Kota Madiun. Sehingga diwaktu melaksanakan APBD sudah tahu. Jangan sampai nanti tidak tahu, dan ditengah jalan APBD yang sudah terencana diubah-ubah," katanya.
"Saya melihat pak Soeko juga pernah di Bappeda, jadi sudah teruji dan sudah tahu lah perencanaan lima tahunan itu. Jadi kalau jadi Pj itu nggak keluar dari RPJMD dan RKPD," tambahnya.
Alasan lainnya, lanjut Ngedi, jika diambilkan pejabat dari luar Kota Madiun bakal membutuhkan waktu lagi untuk beradaptasi dengan OPD. Hal itu, nantinya bakal berdampak pada pelaksanaan APBD 2024.
"Kalau dari diluar kan harus adaptasi dengan OPD. Sehingga pertimbangan saya realistis saja untuk kemajuan Kota Madiun, bukan untuk yang lain-lain," terangnya.
Fraksi PSI-NasDem juga menilai Soeko layak untuk diusulkan menjadi Pj Wali Kota. Pasalnya, selama ini dia dianggap mampu menjalin komunikasi dengan legeslatif. Tidak hanya itu saja, Soeko juga telah memahami program dan permasalaahan yang dihadapi Pemkot Madiun.
‘’Beliau juga termasuk responsif terhadap usulan dari masyarakat,’’ ujar Ketua Fraksi PSI-NasDem, F Bagus Panuntun.
Dukungan kepada Soeko juga diajukan Fraksi Gerindra. Ketuanya Rina Haryati menilai Soeko merupakan sosok pejabat yang kharismatik dan religi. Juga, paling mengerti tentang Kota Madiun. Jika nantinya ia mengusulkan calon dari luar, ditakutkan akan semakin menghambat pembangunan lantaran perlunya adaptasi terlebih dahulu.
"Karena dikeningnya ada tanda hitam. Itu adalah tanda sujud kepada Tuhan. Saya salah satu penggemar orang yang suka bersujud kepada Tuhannya," kata Rina.
Sementara itu, usulan tiga nama Pj muncul dari tiga fraksi lainnya. Fraksi Perindo misalnya, mengusulkan Soeko Dwi Handiarto, Agus Pramono, dan Mokh Sodiq Triwidiyanto. Pertimbangan Fraksi Perindo lantaran ketiganya dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi, serta merupakan warga Madiun.
"Yang jelas level Sekda semua. Secara kapasitas dan kompetensi sudah masuk semua. Kebetukan tiga Sekda itu domisilinya di Madiun semua," kata Ketua Fraksi Perindo, Armaya.
Ketua Fraksi PKS-PAN, Nur Salim mengusulkan tiga nama seperti Perindo. Alasannya lantaran diminta untuk mengusulkan tiga nama. Namun ia lebih condong memilih Soeko.
"Karena permintaanya usulan tiga ya kita penuhi usulkan tiga nama itu yang rumahnya Madiun semua dan paham tentang Madiun. Kalau kami condong ke Pak Soeko," katanya.
Fraksi PDI Perjuangan justru hanya mengusulkan satu nama. Yakni Sekda Ponorogo, Agus Pramono. Usulan ini didasari atas keputusan DPC PDI Perjuangan Kota Madiun. Sehingga, fraksi tunduk pada putusan itu.
"Kami dari fraksi koordinasinya dengan DPC, sehingga apa yang diputuskan dalam DPC, kami tinggal menyampaikan saja ke DPRD," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sutardi.
Sejatinya, lanjut Sutardi, dalam rapat internal muncul tiga nama. Selain Agus Pramono, ada juga nama Kepala Bakorwil I Madiun, Heru Wahono Satoso dan Sekda Ngawi, Mokh Sodiq Triwidiyanto. Namun, DPC memutuskan hanya mengusulkan Agus Pramono saja
"Sebenarnya di rapat DPC ada tiga," ujarnya sembari enggan menjelaskan alasan memilih Agus Pramono. (adi)
Soeko Segudang Pengalaman
TIDAK lah salah jika mayoritas fraksi di DPRD Kota Madiun memilih Soeko. Pasalnya, pejabat berusia 56 tahun ini sudah memiliki segudang pengalaman.
Baca Juga: Pemkot Madiun Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024
Berikut riwayat pendidikan hingga karir Soeko.
BIODATA
NAMA : Ir. Soeko Dwi Handiarto, MT
RIWAYAT PENDIDIKAN :
1.SDN Kaliasin II Surabaya
2. SMPN 1 Surabaya
3. SMAN 2 Genteng Surabaya
4. Sarjana Strata 1 Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Nasional Malang
5. Sarjana Strata 2 Jurusan Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada
KARIR :
1. Staf CPNS 1993
2. Staf PNS 1995
Baca Juga: Akademisi Nilai Soeko Cocok Jadi Pj Wali Kota Madiun
3. Kepala Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan 1996
4. Kasi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah 1998
5.Pj Kasubid Tata Ruang 2001
6. Pj Kabid Penelitian dan Pengembangan 2008
7. Kabid Penelitian dan Pengembangan 2008
8. Kabid Perencanaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 2009
9. Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum 2011
10. Sekertaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2016
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017
12. Kepala Bappeda 2020
13. Kepala Bapelitbangda 2021
14. Sekda Kota Madiun 2021 sd sekarang.
Editor : Redaksi
