SURABAYA (Realita)- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah harapan besarnya di 'Shio Naga Kayu' Tahun 2024. Sejumlah harapan itu di antaranya adalah terkait prioritas anggaran, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik, pemanfaatan lahan aset hingga digitalisasi.
Hal itu disampaikan Wali Kota Eri saat memberikan pengarahan dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2023 di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Sabtu (31/12/2023) malam. Kegiatan ini diikuti Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten, Staf Ahli Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah (PD) hingga Camat.
Baca Juga: Momen Peringatan HUT ke- 53 KORPRI, PJs Wali Kota Surabaya Pamit Akhiri Masa Jabatan
"Dengan kekuatan yang baru di tahun 2024, maka tidak ada pilihan buat kita untuk memberikan yang terbaik kepada umat, dengan cara mengevaluasi tahun 2022 dan 2023," kata Wali Kota Eri dalam arahannya.
Pada tahun 2024, Wali Kota Eri menginginkan jajarannya memiliki keberanian dan komitmen kuat dalam perencanaan dan penyerapan belanja anggaran. Pun demikian setiap Kepala PD juga dimintanya harus berani menentukan prioritas anggaran.
"Makanya saya minta teman-teman untuk paparan, mana yang prioritas, mana yang tidak. Karena saya ingin teman-teman itu belajar, terutama Tim Anggaran, bahwa kalau sudah menjadi prioritas, maka yang lainnya digeser. Itulah cara penentuan anggaran," ujarnya.
Dengan begitu, Wali Kota Eri berharap, seluruh Kepala PD di lingkup pemkot menjadi orang-orang yang tangguh. Pemimpin yang memiliki keberanian dalam perencanaan dan menentukan prioritas anggaran.
"Maka di tahun 2024, di ‘Shio Naga’, teman-teman harus berani, tidak boleh takut. Kalau keris itu, naga raja. Berarti teman-teman harus mengubah gayanya (cara kerja). Itu yang terkait dengan anggaran-anggaran," katanya.
Yang kedua, Wali Kota Eri meminta Kepala PD harus berani menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenaikan PAD tersebut tentu dengan didasari perhitungan-perhitungan. Bahkan, keberanian itu telah dicontohkannya saat menjabat Kepala Dinas Cipta Karya dengan menaikan PAD IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari target Rp50 miliar, di akhir tahun menjadi Rp220 miliar.
"Caranya gimana, waktu itu saya membuat digital, sehingga saya potong rantai-rantai di bawah waktu di Dinas Cipta Karya, jadi tidak ada yang bermain, akhirnya naiknya cepat. Makanya Pak Sekda, seperti (retribusi) parkir, restoran, itu bisa naiknya besar kalau pakai digital. Karena itu tahun 2024, saya tidak mau ada PAD dilakukan secara manual," pintanya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Terbitkan SE Penggunaan Hak Pilih, beri Kesempatan Karyawan Memilih saat Pilkada
"Makanya teman-teman harus bisa menciptakan inovasi dan menciptakan digitalisasi. Berarti teman-teman, setiap tiga bulanan saya akan melakukan refleksi seperti ini, apa yang sudah dilakukan, apa yang berhasil dan apa yang tidak," lanjut dia.
Yang ketiga, Wali Kota Eri mengingatkan bahwa setiap pemerintahan berdiri untuk mengurangi kemiskinan dan stunting. Karena itu, setiap pemimpin, seperti lurah, harus tahu berapa jumlah rumah dan Kartu Keluarga (KK) di masing-masing wilayah.
Pun demikian setiap lurah diharapkannya juga harus tahu berapa rumah yang tidak memiliki PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) maupun IMB. Dengan begitu, data dasar ini bisa diketahui sehingga pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara efektif.
"Refleksi tahun 2023 ini, kita harus mengubah tahun 2024. Dengan apa, dengan (aplikasi) Cek-in warga, dalam satu kampung ada berapa rumah, di satu rumah itu ada berapa KK, dan fungsi rumah itu apakah dibuat rumah tinggal, apakah kos-kosan," katanya.
Baca Juga: Heri Koencoro Bos Rasa Sayang Grup, Pasangan Eri Cahyadi-Armuji Cocok Lanjutkan Periode Kedua
Selain terkait data dasar warga, pada tahun 2024, Wali Kota Eri berharap seluruh aset pemkot yang idle atau nganggur, bisa segera dimanfaatkan. Jangan sampai ada aset milik pemkot yang justru mangkrak atau tidak dimanfaatkan. "Jadi jangan sampai ada aset pemkot yang tidak digunakan dan tidak dimanfaatkan. Ini yang harus diubah," harapnya.
Terkait dengan pelayanan publik, ia menginginkan pada tahun 2024 harus selesai dalam satu hari. Misalnya mengenai pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) akta kelahiran, akta kematian, KK dan KTP Digital atau IKD (Identitas Kependudukan Digital). "Tidak ada pelayanan adminduk yang lebih dari satu hari, mau itu KTP (digital), KK atau akta kematian, satu hari harus keluar," tegasnya.
Sementara yang terakhir, Wali Kota Eri meminta seluruh jajarannya di tahun 2024 agar mengubah cara kerja dengan pola lebih nyaman dan cerdas. Melalui digitalisasi, maka akan membuat sebuah pekerjaan itu berjalan lebih efektif dan efisien.
"Cobalah kerja cerdas, tidak perlu di kantor silahkan, tapi dengan digitalisasi akan kelihatan semua. Seorang pemimpin adalah manajer, seorang manajer tidak harus di kantor, tapi bagaimana pekerjaan itu selesai, terkontrol dan memberikan contoh dengan anak buah," pungkasnya.ys
Editor : Redaksi
