JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepala negara boleh berkampanye atau pun memihak. Pernyataan tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres meski tidak ada hubungan politik.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho itu kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi usai acara serah terima sejumlah alutsista didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga: Puti Guntur Soekarno Konsisten Bangun Generasi Milenial Berlandaskan Ideologi Bangsa
Dia mengatakan pejabat negara berhak untuk berpolitik. Begitu pula menteri.
"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini ga boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Dampingi Presiden Joko Widodo Cek Harga di Pasar Dukuh Kupang
Jokowi menekankan yang terpenting menteri atau pun kepala negara berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negera.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.
Baca Juga: Wali Kota Eri Dampingi Presiden Jokowi Pantau Harga Pangan di Pasar Soponyono
Menurut Jokowi, keikutsertaan menteri ataupun pejabat negara dalam berpolitik tanpa menggunakan fasilitas negara sudah diatur.
"Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara itu aja," kata Jokowi.ik
Editor : Redaksi
