MADIUN (Realita)- Isu yang menyebutkan jika 15 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo akan mundur, mendapat tanggapan dari Wali Kota Madiun, Maidi.
Orang nomer satu di Kota Pendekar itu menilai seharusnya para Menteri menuntaskan jabatannya, seiring kepemimpinan Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Makruf Amin usai.
Baca Juga: Ruang Satu Kota Madiun, Window Display Dunia
“Harusnya dihabiskan dulu di pemerintahan pak Jokowi," katanya saat ditemui di Balai Kota Madiun, Kamis (25/1/2024).
Seandainya benar keputusan Menteri memilih mundur dari pemerintahan sebenarnya merupakan hal yang lazim. Pun boleh-boleh saja. Sebab, merupakan hak individu seseorang. Meski begitu, pengunduran diri sebagai Menteri seyogianya perlu melihat situasi maupun kondisi negara saat ini.
‘’Kalau mundur mungkin sebuah keputusan yang harus, boleh saja. Saya meyakini Pak Jokowi sosok yang cerdas, begitu pula para Menteri-menterinya,’’ sebutnya.
Menurut Maidi, kursi Menteri butuh figur dari kalangan profesional. Baik berlatar belakang parpol maupun non-parpol. Pasalnya, peran Menteri cukup penting dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan negara. Dimana, setiap Kementerian memiliki berbagai bidang dalam menangani urusan tertentu dan tugas serta fungsinya.
Saat ditanya awak media apakah dirinya mau menjadi Menteri jika nantinya diinginkan pihak istana? Maidi mengaku siap menggantikan. Bahkan jika mendapatkan kesempatan menjadi Menteri, ia rela dan ikhlas tidak mendapatkan gaji demi pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
“Calon-calon meteri kan banyak dari daerah. Saya pun siap dan sanggup,” ujarnya.
“Demi bangsa dan negara sebenarnya kalau disana jadi Menteri, nggak usah pakai gaji lah. Gaji itu untuk kegiatan sosial, misalnya dikasihkan ke anak stunting, anak yatim, lansia ngebrok, itu kan lebih bermanfaat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Maidi kembali menegaskan kesanggupannya jika ia mendapat tawaran menjadi menteri era Jokowi. Bahkan ia mengaku tak memilih di kementerian apa, karena berbekal pengalaman menjadi ASN, Sekda selama 9 tahun, dan kepala daerah.
“Seorang pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Harus tau perasaan yang dipimpin, dan kita harus bisa menerjemahkan itu. Saya mengabdi kepada masyarakat itu kan bagian dari ibadah,” tegasnya.
Baca Juga: Kota Madiun Pecahkan Rekor MURI Peragaan Busana Kebaya Kartini Terpanjang
Apalagi, lanjutnya, kinerja yang ia lakukan selama ini telah berlandaskan Pancasila dan Dasa Dharma Pramuka. Sehingga Kota Madiun hingga saat ini benar-benar maju, masyarakatnya guyub rukun, dan damai.
“Kalau itu dijalankan, kerukunan itu pasti terjaga,” tandasnya.
Terpisah, Guru Besar Universitas PGRI Madiun (Unipma) Prof Parji pun tak ketinggalan menanggapi isu sejumlah Menteri mengundurkan diri dari kabinet. Menurut dia, kabar tersebut masih spekulasi atau belum berdasar pada kenyataan.
‘’Isu Menteri mengundurkan diri sebenarnya sudah dibantah Istana. Sampai saat ini, belum ada Menteri yang mundur,’’ ungkapnya.
Prof Parji tak menampik fenomena Menteri mundur berkaitan dengan dinamika politik saat ini. Apalagi di tengah tahun politik. Pun ada sangkut pautnya dengan kontestasi politik.
‘’Namanya isu bisa saja muncul,’’ jelasnya.
Baca Juga: Hadiri Pameran Bonsai Besutan PPBI Kota Madiun, Maidi Beri Apresiasi
Ditanya ihwal penunjukkan sosok pengganti seandainya benar ada Menteri yang mundur, Prof Parji menilai Presiden memegang hak prerogatif. Pun memiliki kewenangan me-reshuffle jajaran kabinet. Nah, keputusan tergantung pada kedua belah pihak. Yakni, Presiden dan sosok yang ditunjuk.
‘’Kembali lagi, kita berpatokan pada fakta politiknya. Tapi kalau menurut saya pribadi, menjaga kondusivitas, pelayanan prima kepada masyarakat dan kestabilan politik yang dilakukan pemerintah jauh lebih penting,’’ bebernya.
Berbicara seandainya, lanjut Prof Parji, pihak yang ditunjuk harus memiliki kalkulasi politik. Wali Kota Madiun, Maidi, misalnya. Dia menilai jika Maidi bisa mempertimbangkan untuk berkonsentrasi pada periode kedua. Itu berkaca apabila sosok Wali Kota masih dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat dan Kota Madiun.
‘’Dengan catatan benar ditawari (ditunjuk Menteri, Red) loh ya,’’ terangnya.
Di samping itu, Prof Parji berharap Wali Kota tetap berfokus pada sisa masa tugasnya hingga 29 April mendatang. Seandainya ada asa promosi ke tingkat nasional, kemungkinan itu akan ada. Apalagi, tidak sedikit juga menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari daerah. Seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Menteri PAN-RB Azwar Anas yang sebelumnya menjabat Wali Kota maupun Bupati.
‘’Kita lihat saja perkembangannya. Kalau prestasi bagus kan kemungkinan bisa saja. Toh, ada beberapa kepala daerah berprestasi jadi Menteri,’’ pungkasnya.adi
Editor : Redaksi
