KOTA MALANG (Realita)- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang meluncurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2024. Selian peluncuran SPPT, Bapenda juga menggelar Pekan Panutan Lunas PBB di halaman depan Balai Kota Malang, Senin (29/1/2024).
Sebanyak 228.233 SPPT telah diluncurkan Bapenda awal 2024 ini. Targetnya, sebesar Rp73 miliar terlampaui.
Baca Juga: Tinjau Pasar Madyopuro, Pj Wali Kota Malang: Harga Kebutuhan Pokok Masih Terkendali dengan Baik
Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang optimis, target sebesar Rp 73 miliar itu tercapai.
“Saya optimis target Rp73 miliar ini bisa tercapai. Karena di tahun 2023 sudah bisa terlampaui," ungkap Wahyu.
Bahkan di awal tahun ini sudah ada satu wajib pajak yang melaporkan dan menyampaikan kewajibannya dalam membayar pajak dengan nilai Rp1,7 miliar.
"Ini artinya ada respons positif dan kesadaran dari wajib pajak bahwa memang ada kewajiban yang harus dibayarkan kepada Pemkot Malang,” beber Wahyu.
Wahyu juga mendorong adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Ia menyebut bahwa pembangunan Kota Malang tentunya akan disokong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya didapatkan melalui pajak.
Wahyu juga berharap adanya peningkatan kesadaran guna merealisasikan kewajiban wajib pajak untuk membayar.
"Perlu kita kuatkan sosialisasi kepada wajib pajak agar bisa memahami dan melihat pajak tidak sebagai beban tapi menjadi tanggung jawab kolektif," tuturnya.
Ia menekannkan bahwa ke depan Pemkot Malang tidak hanya mengejar perolehan PAD, namun juga dapat memiliki kemandirian fiskal.
Baca Juga: Cek Pelayanan di MPP Merdeka Usai Libur Lebaran, Pj Wali Kota Malang Pastikan Berjalan Optimal
"Harapannya kemandirian fiskal ini dapat segera terealisasi sehingga kita tidak tergantung pada dana-dana dari pusat yang belum jelas berapa yang akan diberikan kepada daerah," pungkas Wahyu.
Sementara itu, Kepala Bapenda Dr. Handi Priyanto, AP, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan peluncuran SPPT PBB ini juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran wajib pajak agar dapat segera memenuhi kewajiban perpajakan.
"Sehingga penerimaan pajak daerah dapat dicapai secara optimal,” ujarnya.
Dalam meningkatkan pelayanan dalam pembayaran PBB P2 ini, Bapenda juga menyediakan akses bagi wajib pajak untuk mencetak sendiri SPPT PBB itu.
"Dengan demikian, wajib pajak tidak harus menunggu SPPT PBB dibagikan, namun bisa secara langsung membuka e-SPPT Kota Malang melalui laman https://pajak.malangkota.go.id/sppt," terang Han di.
Selain itu, kata Han di, Bapenda juga telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Indomaret, Alfamart, Gopay, OVO, Tokopedia, dan Kantor Pos untuk melayani pembayaran PBB.
Baca Juga: Pj Wali Kota Malang Terima PPD Kategori Kota Terbaik Satu di Jatim untuk Pemkot Malang
Pj Wali Kota Wahyu Hidayat dan Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto, usai peluncuran SPPT PBB 2024.
Selain itu, untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran, Bapenda juga menyertakan kode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di masing-masing SPPT.
Bahkan, kata Han di, SPPT dengan menggunakan QRIS ini baru satu-satunya di Kota Malang di antara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kemudahan dengan berbagai portal pembayaran ini untuk memberi pelayanan optimal bagi wajib pajak sehingga memiliki banyak pilihan untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya,” jelasnya.
Sebagai Informasi, dalam launching SPPT PBB 2024 ini juga dilaksanakan santunan anak yatim piatu, penyerahan DHKP pada 5 Camat di wilayah Kota Malang, penyerahan hadiah utama Gebyar Sadar Pajak (GSP) tahap 2 tahun 2023 dan Gebyar Panutan Pembayaran PBB 2024. Kemudian ada hiburan yang menghadirkan Guyon Maton dan Cak Percil dkk.mad
Editor : Redaksi
