PDIP: Kalau Presiden Berpihak, Buat Apa Dilaksanakan Pemilu?

 JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa merespons atau menyatakan sikap atas dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepada masyarakat di Gunung Kidul saat Jokowi berkunjung ke sana.

Menurut dia, ketika rakyat memihak, mereka memiliki hak pilih yang dijamin negara, sedangkan seorang presiden sebagai kepala negara seharusnya tidak terang-terangan menunjukkan keberpihakan karena bisa memicu ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. 

Baca Juga: Hasto Menduga, Prabowo dan Jokowi Bahas Pesawat Bekas

"Kalau presiden mau berpihak seperti itu ya buat apa dilaksanakan pemilu, buat apa bicara demokrasi kalau pada akhirnya menjadi demokrasi yang semu," ujar Hasto pada Kamis, 1 Januari 2024 dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Hasto, berbagai ketidakadilan itu terjadi lantaran sikap Presiden Joko Widodo yang terang-terangan menyebut dirinya dan menteri boleh berkampanye.

“Selain intimidasi aparat terhadap rakyat yang berbeda pilihan politik pemerintah bersikap tidak adil dalam pembagian bantuan sosial (Bansos) beras,” kata Hasto.

Dalam pembagian bansos beras yang terfokus di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung, Hasto menilai sarat indikasi untuk kepentingan elektoral pada Pemilu 2024.  Apalagi, kata Hasto, pembagian bansos itu dilakukan langsung oleh Jokowi, bukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang juga kader PDIP itu. 

"Sepertinya Indonesia sekarang ini dikerdilkan, seolah-olah Indonesia ini hanya urusan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Lampung. Padahal Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke, yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah," ujar Hasto.

Baca Juga: Kritik Jokowi, Guru Besar UGM Sampaikan Petisi Bulaksumur

Hasto menyampaikan, partainya  juga mempertanyakan posisi Tri Rismaharini selaku mensos di kabinet yang dibentuk Jokowi terkait pembagian bansos beras. Menurut dia, yang mengetahui data orang miskin untuk dibagikan Bansos Beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk itu, mekanisme pembagiannya seharusnya berada dalam koordinasi dengan Kemensos, meskipun penyalurannya bisa dilakukan oleh lembaga lain seperti Badan Pangan Nasional (BPN), Bulog, dan melibatkan aparat. 

"Ketika Bu Risma tidak dilibatkan, maka patut dipertanyakan berdasarkan data apa pembagian bansos oleh presiden? Lagipula orang miskin itu bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan Lampung. Kalau begitu, jelas bansos beras dipakai untuk kepentingan elektoral," ujar Hasto. 

Baca Juga: Soal Status Jokowi di PDIP, Hasto: Kepemimpinan untuk Rakyat Bukan untuk Keluarga

Dia juga menyatakan bansos beras dan BLT Pangan yang dibagikan pemerintah mendapat sorotan berbagai kalangan karena ternyata lebih besar dari dana penanganan Covid-10.  Hasto Minta Sisa 13 Hari untuk Jokowi Tunjukkan Keteladanan 

Menurut dia, sikap tidak netral Jokowi telah mendorong gerakan masyarakat untuk juga secara terang-terangan menunjukkan aspirasi politik mereka, antara lain seperti peristiwa di Gunung Kidul, DIY, ketika masyarakat membentangkan spanduk bertuliskan dukungan kepada calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, saat Jokowi melakukan kunjungan ke daerah tersebut. 

"Mohon Presiden Jokowi bisa menunjukkan keteladanan, semoga berkenan menyatakan sikapnya agar aparat negara bisa bersikap netral," ungkap Hasto.emo

Editor : Redaksi

Berita Terbaru