JAKARTA- Presiden Jokowi diberondong kritikan dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Mulai dari UGM, UII, UI, hingga Unhas mulai angkat bicara soal itu.
"Ya, itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," kata Jokowi menanggapi soal kritikan dari sejumlah perguruan tinggi itu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).
Baca Juga: PMII Lamongan dan BEM Unisla, Konsisten Untuk Pemilu Damai tanpa Provokasi
Kritik ini merupakan buntut dari pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024.
Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni menyampaikan Petisi Bulaksumur. Petisi tersebut dibacakan Prof Koentjoro mewakili sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).
Dalam petisi tersebut dijelaskan, civitas akademika UGM prihatin terhadap tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)" kata Prof Koentjoro membacakan petisi.
"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," lanjut Guru Besar Fakultas Psikologi UGM itu.
Sementara itu civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta membacakan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang Km 14,5, Kabupaten Sleman, Kamis (1/2). Pernyataan sikap ini dibacakan langsung oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid dan dihadiri para guru besar, dosen, hingga mahasiswa.
"Dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan," kata Fathul membacakan pernyataan sikap civitas akademika UII.
Fathul menjelaskan kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumberdaya negara. Menurutnya kini demokrasi di negeri ini terus tergerus dan alami kemunduran.
"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023," katanya.
"Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, diberhentikan," jelasnya.
Baca Juga: Kritik Kampus pada Jokowi, Untungkan AMIN
Pernyataan sikap juga disampaikan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Kelompok yang berisikan para guru besar dari 14 Fakultas di UI itu menyampaikan kekhawatiran mereka di depan Gedung Rektorat UI, Jumat (2/2). Deklarasi ini mereka sampaikan bertepatan dengan ulang tahun UI yang ke-74.
"Pada hari ini pada Dies Natalis UI ke-74, kami guru besar dan dosen khususnya warga Indonesia ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI karena ini adalah tugas kami yaitu sebagai lembaga yang harus memberi menjadi mata air bagi masyarakat," ujar Ketua Dewan Guru Besar UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo.
"Bukan hanya pengetahuan yang harus kami kasihkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat. Bukan buat kelompok-kelompok elite saja," sambungnya.
Dalam deklarasi itu mereka menyampaikan 4 poin yang meliputi kebebasan berekspresi, hak memilih tanpa diintimidasi, netralitas dari semua aparatur negara, dan ajakan untuk semua perguruan tinggi untuk awasi proses perhitungan suara.
Unhas.
Sementara itu Forum Guru Besar dan Dosen kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulsel, menyatakan sikapnya dengan deklarasi bertajuk 'Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi'. Pernyataan sikap itu dibacakan di depan gedung rektorat Universitas Hasanuddin, Jumat (2/2).
Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof. Amran Razak mengatakan, deklarasi ini bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan juga pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.
"Menjaga demokrasi apalagi kami pelaku dari reformasi kami tetap menjaga sampai akhir hayat bagaimana reformasi bisa kembali ke jalan yang benar," kata Amran kepada wartawan di lokasi.
Baca Juga: PDIP: Kalau Presiden Berpihak, Buat Apa Dilaksanakan Pemilu?
Menurut dia, dalam konstelasi politik ada berbagai macam pendekatan tapi Indonesia mempunyai UUD 1945 sebagai pijakan fundamental dalam berbangsa dan bernegara.
"Ini kan keresahan harus dikawal agar tidak menjadi cedera karena ada ketidaknyamanan dalam demokrasi. Kita semua punya landasan hukum yang jelas dan mari kita taati agar bisa menjadi bangsa yang bermartabat," sebutnya.
Civitas Akademika Universitas Andalas (Unand) mengikuti langkah perguruan tinggi lainnya menyampaikan manifesto atau pernyataan sikap penyelamatan bangsa pada Jumat (2/2). Hadir di acara itu sejumlah dosen dan mahasiswa Unand.
Manifesto tersebut adalah bentuk keprihatinan mereka terhadap pemangku pemerintahan yang sudah berani dan terang-terangan menyampaikan keberpihakan menjelang Pemilu 2024.
Penggagas Aliansi Civitas Akademika Unand, Hary Efendi Iskandar, mengatakan tujuan dari manifesto penyelamatan bangsa adalah sebagai bentuk dari keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja.
"Dapat dilihat banyak dari kampus negeri yang juga menyampaikan hal yang sama, ini bukti bahwa kami punya batin dan keresahan yang sama," katanya kepada wartawan di Kampus Unand, Jumat (2/2).
Ia berharap keprihatinan tersebut bisa didengar oleh pemangku kekuasaan yang dinilai tidak netral menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Perilaku pemerintah semakin hari tidak lagi malu-malu menyampaikan keberpihakan dukungan. Sudah terang-terangan jelang Pemilu," tuturnya.
Civitas Unand menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi. Mereka juga mendesak Jokowi untuk tidak menggunakan kekuasaannya.
"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya segala bentuk praktik kecurangan Pemilu," katanya.ran
Editor : Redaksi
