JAKARTA- Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan untuk melakukan tugas check and balance. Berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, kata Hasto, kekuasaan yang terpusat bisa menimbulkan kemampuan manipulasi.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/4).
Lebih lanjut, dia menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga akhirnya DPR membentuk hak angket. Saat itu, kata Hasto, muncul kesadaran untuk melindungi hak konstitusional warga negara.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi mana pun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” ucap dia.
Baca Juga: PDIP Belum Umumkan Cagub DKI, Hasto: Ada yang Mau Ngatur-Ngatur
Karena itu, kata dia, PDIP juga akan berjuang melalui jalur partai selain DPR. Dia menegaskan PDIP akan berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini, menurut Hasto, jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009.
“Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjut Hasto.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.ran
Baca Juga: Jokowi dan Gibran Digosipkan Pimpin Golkar, Hasto: Biasanya Belakangan Jadi Kenyataan
Editor : Redaksi
