Moeldoko Tuduh ICW Ngawur dan Menyesatkan

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait 'promosi' ivermectin sebagai obat Corona atau COVID-19. Moeldoko menyebut tudingan itu ngawur.

"Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan," kata Moeldoko lewat keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga: MA Tolak PK Moeldoko

Dia juga menanggapi soal temuan ICW terkait putrinya, Joanina, yang dekat dengan sejumlah pihak di PT Harsen selaku salah satu produsen ivermectin. Moedoko mengatakan anaknya tak ada urusan dengan PT Harsen.

"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya, Jo, dengan PT Harsen Lab," kata Moeldoko.

Dia juga membantah kerja sama HKTI dengan salah satu perusahaan yang disebut dalam temuan ICW. Menurutnya, tudingan ICW menodai kehormatannya.

"Ini menodai kehormatan saya sebagai Ketua HKTI," ujar Moeldoko.

Moeldoko juga memastikan anaknya bukan staf ahli di KSP. Dia mengatakan Joanina hanya pernah magang selama 3 bulan.

Baca Juga: Polisi Tahu Keberadaan Harun Masiku, ICW: Diduga Dilindungi KPK

"Saya suruh dia belajar dari para tenaga ahli di KSP selama 3 bulan awal 2020," ujar Moeldoko.

Cilegon dalam

Moeldoko mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW.

Sebelumnya, nama Moeldoko disebut dalam temuan ICW yang dipublikasikan lewat situs resminya. ICW menuliskan temuannya dalam artikel berjudul 'Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis'.

Baca Juga: ICW Tuduh KPK Era Firli Niretika dan Nirintegritas

"Hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Polemik Ivermectin menunjukkan bagaimana krisis dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan," demikian tulis ICW mengawali penjelasannya.

ICW mengaku menemukan potensi rent-seeking dari produksi dan distribusi Ivermectin. Praktik itu, menurut ICW, diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis kesehatan.

"ICW ikut menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam distribusi Ivermectin," ujarnya.ik

Editor : Redaksi

Berita Terbaru