MALANG (Realita)- Pemaparan penanganan Covid-19 oleh Satgas Covid-19 yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso tuai kritik tajam dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.
Kritikan itu dilontarkan saat dalam rapat koordinasi virtual dengan Satgas Covid-19 Kota Malang, Kamis (29/7/2021).
Baca Juga: Seluruh Fraksi DPRD Kota Malang Setujui Ranperda Kota Layak Anak Disahkan Jadi Perda
Kritikan itu diawali oleh sindiran Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, yang mempertanyakan penangan Covid-19 di lapangan apakah sudah sesuai dengan pemaparan yang disampaikan Satgas.
"Mendengar pemaparan itu, sepertinya Kota Malang baik-baik saja, dan semuanya teratasi. Mari kita bandingkan kenyataannya di lapangan," sindir Made.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Arief Wahyudi turut mengkritisi penanganan Covid-19. Ia menyoroti kurangnya sosialisasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terkait edukasi mengenai Covid-19.
Arief menyampaikan, banyaknya kasus pasien meninggal isolasi mandiri (Isoman) di rumah tanpa didampingi tenaga kesehatan (Nakes) mencapai 50 persen dari total kasus Covid-19.
"Seharusnya isoman di rumah ini tidak boleh dilakukan tanpa pendampingan nakes. Pemkot harus tegas melarang itu. Solusinya, dengan memperbanyak tempat-tempat isolasi terpadu," ujar Arief.
Rapat Koordinasi virtual dengan Satgas Covid-19.
Selain itu, menurut Arief, pasien isoman tidak boleh dilepas begitu saja, tanpa pendampingan dari nakes yang ahli, meskipun isolasinya ringan. Menurutnya, Pemkot Malang masih miliki banyak gedung yang bisa dimanfaat untuk dijadikan tempat isolasi terpadu.
Selain itu, Arief juga menekankan, bahwa Pemkot Malang harus segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk meredam pandemi Covid-19 ini.
Tak hanya itu, menurut Arief, metode sosialiasi protokol kesehatan (Prokes) yang kurang dikenal masyarakat juga menjadi sorotan. Pasalnya, masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya Prokes. Misalkan warga yang takut dengan tes swab PCR, yang padahal penting dalam pemaksimalan 3T (Tracing, Tracking dan Treatment).
"Maka dari itu, Pemkot Malang harus bisa lebih kreatif dalam melakukan sosialisasi, agar masyarakat mudah mengerti," tuturnya.
Kritik pedas juga disampaikan Komisi A DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan. Menurutnya, hingga saat ini Kota Malang seolah tidak pernah memiliki target yang jelas dan terukur. Mulai vaksinasi, hingga targetnya mencapai zona kuning, dan hijau.
"Dari pemaparan tadi saya tidak melihat target dari Pemkot Malang, kapan Kota Malang akan masuk zona hijau atau kuning, kapan vaksin akan diselesaikan. Dua bulan kah? Tiga bulan kah? Tidak ada,” tegasnya.
Selain itu, Harvard juga meminta Pemkot Malang tidak egois apabila tidak mempunyai program baru. Ia meminta Pemkot malang tidak gengsi menggunakan program yang lama.
"Selain itu, Pemkot tidak membuat program baru. Jika tidak ada, gunakan program yang lama. Jangan egois,” tegasnya.
Pihaknya pun menyoroti lamanya waktu pemakaman. Sembari bercerita tentang saudaranya yang meninggal, dan baru dimakamkan setelah 26 jam.
“Kurang tenaga? Iya kurang tenaga. Jangan hanya pasang baliho dibutuhkan relawan. Masa sekelas Kepala Daerah tidak bisa sowan ke pemuka agama. Ajak bicara, berdiskusi bagaimana bergerak bersama,” protesnya.
Baca Juga: DPRD, Pj Wali Kota, Seluruh OPD hingga Forkopimda Kota Malang Teken Pakta Integritas Anti Korupsi
Harvard pun menyarankan agar para relawan diberikan uang lelah sepantasnya. “Jangan 300 ribu. Tapi 5 juta. Keluarkan anggaran Pemkot demi penanggulangan Covid,” ujarnya.
Harvard mengaku tidak setuju adanya isoman di rumah. Ia mempertanyakan bagaimana sampah yang ditimbulkan dari isoman.
"Bagaimana dengan sampah yang ditimbulkan, juga harus dipikirkan. Saya curiga, jangan-jangan penularan dari warga yang isoman berasal dari limbah sampah. Maka, gunakan anggaran untuk menyewa hotel bagi warga yang isoman. Jangan disanggah ventilasi kurang memadai atau apalah. Kan bisa memilih hotel yang representatif,” saran Harvard.
Selain itu, menurut Harvard, bahwa ambulan dirasa kurang. Sehingga Pemkot Malang diharapkan tidak ragu dalam mengeluarkan kebijakan diskresi, selama itu semua untuk kebutuhan penanganan COVID-19. Seperti pengadaan mobil ambulans di tiap kelurahan.
"Mobil Ambulan ini juga kekurangan. Jika perlu, anggarkan masing-masing kelurahan, toh nantinya jika Covid-19 ini berakhir, ambulan itu digunakan untuk di masing-masing kelurahan, yang diperuntukan masyarakat Kota Malang. Setelah dihitung, kebutuhan anggaran kurang lebih Rp 17 miliar," paparnya.
Sementara, Lookh Makhfudz dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, bahwa Pemkot Malang kurang siap dan lamban dalam mengambil sikap soal pemulasaraan pasien Covid-19.
"Saya ini mudin, yang ngurus jenazah. Ada 2 hingga 3 mayat di setiap harinya. Maka Pemkot harus sigap dan tegas. Jangan sampai berjam-jam. Maka itu diperlukan informasi yang terintegrasi dan cepat. Sehingga pemakaman dilakukan dengan cepat," ujarnya.
Menanggapi kritikan dan masukan dari anggota legislatif, Walikota Malang Sutiaji berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan.
“Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Vaksinasi akan kita percepat. Selanjutnya PPKM juga akan kita terapkan untuk RT RW, dengan peningkatan Kampung Tangguh,” ujar Sutiaji.
Baca Juga: DPRD Beri 78 Catatan atas LKPJ Kota Malang 2023, Ada Soal Pasar Gadang hingga MCC
Sutiaji berjanji akan segera melakukan tindakan atas segala permasalahan yang muncul selama pandemi.
"Semua catatan dari dewan akan segera kami lakukan, sepanjang sesuai dengan regulasi. Bagaimana nanti sosialisasi terkait prokes ini akan lebih kita masifkan lagi nanti. Intinya bagaimana membangun kesadaran masyarakat lebih disiplin," ungkap Sutiaji.
Masih kata Sutiaji, bahwa permasalahan paling krusial di tengah lonjakan kasus saat ini adalah keterbatasan tenaga kesehatan (nakes).
" Sebanyak apapun tempat isoter atau safe house, tidak akan jalan jika tak ada nakesnya. Maka dari itu, kami masih mengusulkan merekrut nakes dari beberapa universitas yang masih pendidikan. Baik dari dokter ataupun perawat. Sedangkan soal pembiayaan anggaran sudah kita koordinasikan ke pusat,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko dengan bijak menanggapi segala kritikan dan masukan dari wakil rakyat, yang dianggapnya sebagai bentuk kecintaan kepada Kota Malang.
Ditambahkannya, segala saran yang disampaikan akan menjadi action Pemkot Malang dalam penanganan dan penanggulangan pandemi.
Rapat Koordinasi virtual dengan Satgas Covid-19.
“Segala masukan, kritikan, dan saran dari wakil rakyat ini akan kami tindaklanjuti. Karena ini merupakan wujud kecintaan kepada warga Kota Malang,” ucap Edi.mad
Editor : Redaksi
