Pengendalian Inflasi Pangan Hadapi Peningkatan Alih Fungsi Lahan

SEMARANG (Realita) - Upaya pengendalian inflasi yang ditempuh Bank Indonesia bersama Pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan alih fungsi lahan, anomali cuaca akibat La Nina, disparitas rantai pasok, dan berbagai risiko global.

Merespons hal tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024 dengan fokus digitalisasi sebagai program unggulan pengendalian inflasi daerah.

Baca Juga: Rakorpusda Pengendalian Inflasi Pangan Wilayah Jawa Hasilkan 3 Strategi Utama

Program unggulan tersebut dalam bentuk aplikasi Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan untuk Jawa yang Terkendali (Senopati), dan dashboard Sistem Pengelolaan Transaksi Keuangan Badan Usaha Milik Petani/Daerah (BUMP/BUMD) dengan nama Semar.

Aplikasi Senopati ditujukan untuk membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara real-time, sementara Aplikasi Semar akan mengoptimalkan manajemen keuangan petani dan efektivitas rantai pasok komoditas pangan.

Kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen usaha tani BUMD dan BUMP, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta hilirisasi pangan.

Program unggulan tersebut dicanangkan dalam GNPIP wilayah Jawa dengan tema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas" di Semarang, Rabu (14/08/2024).

Mewakili Anggota Dewan Gubernur Doni P. Joewono, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Arief Hartawan dalam kegiatan ini mengatakan, wilayah Jawa berperan strategis sebagai sentra produksi pangan utama nasional seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah.

Inflasi tahunan wilayah Jawa pada periode Juli 2024 tercatat sebesar 2,10% (yoy), masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,13% (yoy), dan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5±1% (yoy). Namun, lanjut Arief, tantangan penurunan luas lahan dan anomali cuaca di wilayah Jawa perlu terus dicermati.

Berdasarkan data BPS, penurunan luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 238 ribu hektar, dan sekitar 60%-nya terjadi di wilayah Jawa.

Hal tersebut mendorong pentingnya sinergi dan pemanfaatan data terintegrasi seperti yang dihasilkan Aplikasi Senopati dan Semar untuk memetakan lahan-lahan potensial, merumuskan strategi penguatan hilirisasi, dan keseimbangan pasokan sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Bank Indonesia meyakini sinergi dan kolaborasi dari seluruh TPID di Wilayah Jawa maupun nasional yang adaptif dan inovatif mampu mewujudkan stabilitas inflasi yang terjaga sesuai target inflasi pada rentang 2,5%±1%.

Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Jawa yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan.

Baca Juga: Pembangunan hingga Upaya Tekan Inflasi di Kota Madiun Diapresiasi Mendag RI

Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.

Cilegon dalam

Optimalisasi produktivitas perlu didorong dengan langkah-langkah quick win seperti program IP 300 untuk komoditas padi, penggunaan Proliga Cabai untuk komoditas aneka cabai, dan True Shallot Seed (TTS) untuk bawang merah diyakini dapat memitigasi dampak anomali cuaca pada ketersediaan pasokan.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Sumarno menyampaikan, GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Jawa dalam upaya pengendalian inflasi daerah.

TPID Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa melalui sinergi bersama dalam program integrasi dari hulu hingga hilir. Untuk itu, pada Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa ini telah disepakati 3 langkah strategis.

Pertama, peningkatan produktivitas pangan mengatasi anomali cuaca diantaranya dengan penerapan inovasi teknologi budi daya. Kedua, penguatan produksi di tengah meluasnya alih fungsi lahan. Dan ketiga, penguatan ekosistem pangan yang integrated.

Beberapa program penguatan produktivitas pangan lainnya juga diusung dalam gelaran GNPIP wilayah Jawa ini seperti fasilitasi bantuan sarana prasarana kepada 28 gapoktan/pelaku usaha di wilayah Jawa dan program dukungan pembiayaan.

Baca Juga: Jurus Wali Kota Eri Cahyadi Kendalikan Inflasi Surabaya

Lebih lanjut, sebanyak 13 KAD baru intra Jawa berhasil disepakati melalui peningkatan peran BUMD/BUMP. Pada gilirannya BUMP/BUMD diharapkan dapat mendorong nilai tambah komoditas pangan melalui program hilirisasi.

Optimalisasi BUMD dan BUMP selama semester I 2024 juga dilakukan dengan perluasan 147 kios TPID menjadi 924 kios TPID yang tersebar di wilayah Jawa.gan

 

 

 

Editor : Redaksi

Berita Terbaru