Pengusaha Pribumi Sambut Baik Affirmative Policy Petinggi Gerindra

JAKARTA (Realita)– Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) Jose Rizal menyambut baik pernyataan petinggi partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo terkait akan membuka peluang bagi pengusaha UMKM untuk terlibat dalam program pemerintah. Salah satunya di sektor perumahan.

“Jika benar pak Prabowo menjalankan kebijakan sebagaimana yang disampaikan pak Hashim, tentu kami sambut baik. Dan kami siap mendukung program pemerintah dan berkolaborasi,” kata Jose Rizal di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Baca Juga: Dampak Positif Pengusaha Bumiputera dan Ekonomi Indonesia

Menurutnya, Asprindo didirikan bertujuan agar pengusaha pribumi mendapatkan kue ekonomi yang signifikan.

“Kami berkumpul, bersatu, untuk memperjuangkan agar pengusaha pribumi diberi kesempatan dan fasilitas berusaha, sama seperti pengusaha non pri. Bahkan kalau kita mau fair, seharusnya pengusaha pribumilah yang menjadi pelaku utama dalam perekonomian kita,” ujarnya.

Jose mengatakan kalau pemerintahan Prabowo menerapkan Affirmative Policy, itu tidak bisa dimaknai sebagai bentuk diskriminasi kepada pengusaha golongan non pri.

Baca Juga: Mantan Menag Fachrul Razi Lantik Dewan Pimpinan Pusat Asprindo

“Karena selama ini toh kita menyadari bahwa pemerintah lebih banyak memberi kesempatan kepada pengusaha non pri ketimbang pengusaha pribumi. Dan sekarang, kesenjangan antara pengusaha pribumi dan non-pri sudah sangat lebar. Tidak bisa dijembatani lagi tanpa campur tangan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Cilegon dalam

Dia berharap pemerintah bisa menggandeng Asprindo untuk mewujudkan kebijakan Affirmative Policy itu. Apalagi bisnis yang disasar untuk mewujudkan kebijakan itu adalah properti, membangun jutaan rumah untuk rakyat.

Baca Juga: Rizal Ramli: Misi Asprindo Harus Didukung Pemerintah

"Ini padat karya, tentu akan melibatkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Ini bisa menggerakkan pengusaha pribumi di seluruh Indonesia," ungkap dia.

Sebelumnya, Hashim yang juga merupakan Ketua Satgas Perumahan melarang kontraktor besar untuk menggarap program tiga juta rumah di wilayah pedesaan. Menurutnya, proyek tersebut dikhususkan bagi kontraktor UMKM. Beb

Editor : Redaksi

Berita Terbaru