JAKARTA (Realita) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta agar pemerintah memperkuat validitas data untuk menentukan orang yang membutuhkan bantuan di tengah pandemi covid-19.
Menurut Ghufron, caranya dengan menyatukan seluruh data kependudukan yang dimiliki kementerian atau lembaga.
Baca Juga: Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Kewaspadaan Peningkatan Kasus Covid-19
"Validitas data itu harus dibangun dari pertama adalah ketepatan kita memotret, dan kemudian keterpaduan antarlembaga dalam memotret," ujar Ghufron dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis (19/08/2021).
Dampak dari data Bantuan Sosial (Bansos) yang ganda membuat pola penyaluran yang buruk.
Baca Juga: Berkas Perkara Dugaan Korupsi PT. Semesta Eletrido Pura P21
"Jangan bicara tentang impact (dampak), bicara tepat sasaran saja selama ini kita masih kebingungan," lanjutnya.
Ghufron mengatakan masalah pengadaan bansos ada pada pendataan. Pemerintah belum menemukan formula yang manjur untuk menentukan orang yang membutuhkan bantuan.
Baca Juga: Kejari Tanjung Perak Terima Uang Pengganti Dari Terpidana Korupsi PT Perinus
Menurut Ghufron, data yang dimiliki kementerian atau lembaga harus disatukan. Jika tidak, bakal banyak masyarakat yang mendapatkan batuan ganda. Sebab, standar orang yang membutuhkan dalam tiap data berbeda.
"Kadang dalam satu kementerian memiliki pemandangan atau pun status warga negara itu dalam banyak hal, sehingga mengakibatkan, kadang duplikasi sehingga ada sebagian masyarakat yang bahkan mungkin tidak dapat gara-gara ada banyak duplikasi," ucap Ghufron.hrd
Editor : Redaksi
