PONOROGO (Realita)- Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terus melakukan percepatan penyelesaian masalah banjir yang terjadi di Ponorogo. Bahkan terbaru, pihaknya menggandeng pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jatim untuk menyelesaikan masalah ini.
Hal ini terungkap dalam rapat kordinasi bersama yang dilakukan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Komisi D DPRD Pemprov Jatim dan Anggota Komisi V DPR-RI Ali Mufti dan sejumlah dinas terkait serta lintas sektoral di Ruang Bantarangin Pemkab Ponorogo, Rabu (08/01/2024).
Baca Juga: Resmikan Puskesmas Selur, Bupati Ponorogo Dekatkan Layanan Kesehatan di Daerah Pegunungan
Dalam paparanya, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengatakan guna menyelesaikan masalah banjir, pihaknya akan melakukan perbaikan tanggul jebol di sejumlah sungai secara permanen. Tak hanya itu infrastruktur pengendali banjir juga akan di bangun di wilayah perkotaan dan dataran rendah. Sedikitnya butuh anggaran Rp 8,1 miliar untuk merealisasikanya.
" Selain perbaikan tanggul jebol, ada pembangunan 4 embung atau dan kecil meliputi wilayah Badegan untuk mengendalikan aliran Sungai Sungkur, di Jenangan untuk aliran Sungai Asin, di Slahung untuk aliran Slahung, di Sambit untuk aliran Sungai Sono, Sobo dan Blimbing," ujarnya.
Sugiri mengaku dengan embung atau cek dam di 4 wilayah ini, aliran sungai bisa diurai dan mengurangi debit air sungai yang mengarah ke kota.
Baca Juga: Ratusan Hadiah dan Adella Semarakan Pajak Extravaganza Ponorogo 2024
" Jadi alirannya tidak langsung ke hilir tapi masuk dulu ke embung atau ke drainase pemecah. Nah ini disini ada beberapa kewenangan milik Pemprov dan Pusat serta BPWS. Sehingga perlu duduk bersama untuk mencari solusi bersama dengan tupoksi masing-masing untuk menyelesaikan ini," akunya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim mengaku sepakat dengan upaya Pemkab Ponorogo mengurai persoalan banjir yang sempat melanda wilayah ini akhir tahun lalu. Ia mengungkapkan akan mengawal dan merealisasikan anggaran dari Pemprov Jatim yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga ( BTT) Tahun 2025 senilai Rp 8,1 miliar untuk 9 kegiatan penyelesaian masalah banjir.
" Sudah kita sepakati, melalui Komisi D DPRD Provinsi Jatim untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran itu, sehingga secara jangka pendek kerusakan infrastruktur akibat banjir di Ponorogo segera terselesaikan," akunya.
Baca Juga: Pemkab Ponorogo Tampung Pengungsi Banjir di Pendopo
Senada dengan Halim, Anggota DPR-RI Komisi V Ali Mufti menambahkan, pihaknya akan mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Ponorogo yang akan sokong oleh pemerintah pusat.
" Saat inu kita sudah mau bangun embung di Jambon, insyaallah Maret sudah mulai di kerjakan, dan ada beberapa kegiatan lainnya. Harapan kami 5 tahun kedepan Ponorogo semakin baik dan terbebas dari banjir," pungkasnya. adv/znl
Editor : Redaksi
