![Mustafa, warga Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa saat mengikuti Aksi Damai yang diinisiasi Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, Senin (6/4/2026). [Foto: M Ilham Sakubat]](https://cdn.realita.co/content/uploads/202604/143104.jpg)
BIREUEN (Realita)- Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, itulah nasib yang dirasakan Mustafa (67) warga desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, hingga kini masih tergantung-gantung tanpa kepastian.
November 2025 menjadi mimpi buruk bagi Mustafa. Rumah beserta hartanya hilang tak bersisa akibat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen.
Namun, meski hampir lima bulan berlalu, hak-haknya sebagai korban bencana tak kunjung dipenuhi. Mustafa bersama warga Salah Sirong Jaya lainnya bahkan sempat nekat mendirikan tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen sebagai bentuk protes atas lambannya respon pemerintah.
Aksi protes Mustafa dan warga Salah Sirong Jaya akhirnya mereda. Mereka bersedia pulang setelah mendapat janji pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dari Plt Kalak BPBD Bireuen yang saat itu dijabat Doli Mardian yang kini menjabat sebagai Kepala DPMGPKB, Sabtu (28/3/2026) sore.
Saat itu, Doli Mardian menginstruksikan warga untuk segera membuat rekening bank guna pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH). Bahkan, ia menjanjikan pembangunan rumah akan dimulai langsung keesokan harinya asalkan warga bersedia pulang.
“Terkait pembangunan huntap, akan segera dibangun, Minggu (29/3/2026) besok, akan dibawa material untuk membangun rumah,” sebutnya, dikutip kabarbireuen.com.
Doli merincikan bahwa setiap unit Huntap akan dibangun dengan anggaran Rp60 juta. Terkait kendala di lapangan, ia bahkan mengeklaim bahwa akses jalan bukanlah persoalan rumit bagi pihaknya.
"Kalau jalur darat tidak tembus, helikopter pun akan kami kerahkan demi mengangkut material," ujar Doli Mardian saat itu kepada wartawan.
Namun janji tinggal janji. Hingga posisi Kalak BPBD berganti, nasib Mustafa tetap terkatung-katung tanpa kepastian, belum mendapatkan haknya sebagai korban bencana sedikit pun.
Puncaknya, dalam aksi damai yang diinisiasi Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, Senin (6/4/2026), Mustafa memilih turun ke jalan. Ia bergabung dalam barisan demi menuntut hak-haknya yang hingga kini masih diabaikan pemerintah.
Mustafa mengaku sangat kecewa pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. Baginya, pemerintah telah tega mempermainkan nasib rakyat kecil seperti dirinya.
"Saya sangat kecewa. Tega sekali mereka mempermainkan harapan rakyat kecil seperti kami," ujar Mustafa dengan mata berkaca-kaca.
Mustafa mengaku masih bertahan di bawah tenda darurat. Janji manis pemerintah terkait Hunian Tetap dan pencairan DTH serta bantuan lainnya hingga kini hanya jadi isapan jempol belaka.
"Sampai sekarang saya masih tinggal di bawah tenda. Huntap, DTH atau bantuan apa pun belum saya terima sama sekali," tegasnya.
Ia pun menaruh harapan besar agar pemerintah segera membangun Hunian Sementara (Huntara). Baginya, Huntara adalah solusi mendesak sembari menunggu ketidakpastian pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
"Saya sudah tua, apa pemerintah tega membiarkan saya terus di bawah tenda? Saya hanya ingin huntara, yang penting tidak di bawah tenda lagi," pintanya penuh harap.
Saat dikonfirmasi terpisah, Kalak BPBD Bireuen yang baru, Ir. Marwan, ST., MT., menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
"Sebagai Kalak BPBD yang baru, saya akan memberikan upaya maksimal," ujarnya, Rabu (8/6/2026).
Marwan juga menjelaskan bahwa pembangunan Huntap terus dikejar pengerjaannya agar segera terealisasi.
"Pembangunan huntap terus kami maksimalkan. Namun, di Salah Sirong Jaya, akses jalan masih jadi kendala utama karena truk material belum bisa lewat," jelasnya.
Marwan juga menambahkan, terkait data warga yang masuk kategori Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), ia menjelaskan, pihaknya terus berupaya mengusulkan kembali ke BNPB Pusat.
"Laporkan ke saya jika ada data TMK. Sampai saat ini, kami terus berkoordinasi dan mengusulkan progresnya ke BNPB Pusat," tegas Marwan. (mis)
Editor : Redaksi
