BIREUEN – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bireuen meminta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen untuk menarik pernyataan yang dinilai menyudutkan profesi wartawan.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya tudingan yang menyebut sejumlah oknum jurnalis, terutama dari luar daerah, diduga mencari-cari kesalahan hingga mengintimidasi aparatur gampong di Kabupaten Bireuen.
Ketua AJI Bireuen, Anas, menyampaikan hal itu kepada awak media, Jumat (22/5/2026). Menurutnya, apabila tuduhan tersebut benar terjadi, langkah yang tepat dan berkeadilan adalah menempuh jalur hukum, bukan melontarkan pernyataan umum yang dapat mencoreng nama baik profesi pers secara luas.
“Jika benar ada oknum wartawan yang berbuat demikian, apalagi dari luar daerah, sebaiknya APDESI segera membuat laporan resmi ke kepolisian. Tunjukkan bukti dan laporkan, jangan berbicara tanpa dasar dan bukti yang jelas,” tegas Anas.
Ia menilai, para pengurus dan anggota APDESI yang mayoritas merupakan para Keuchik merupakan tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan desa.
Karena itu, Anas berharap setiap pernyataan yang disampaikan dapat lebih bijak, cermat, dan tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Organisasi APDESI diisi para Keuchik yang tentu memiliki pengalaman memimpin. Tidak semestinya mengeluarkan pernyataan yang justru melukai dan menjelekkan profesi jurnalis secara keseluruhan. Sebelum berbicara, sebaiknya periksa terlebih dahulu fakta yang sebenarnya,” tambahnya.
AJI Bireuen juga meminta para keuchik agar tidak alergi terhadap kerja-kerja jurnalistik. Menurut Anas, aktivitas pers telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki hak untuk melakukan peliputan dan mempublikasikan penggunaan anggaran publik demi kepentingan masyarakat.
“Jika ada pejabat publik yang alergi terhadap kerja-kerja wartawan, itu patut dipertanyakan. Bisa jadi ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, AJI Bireuen menegaskan bahwa kritik, kontrol sosial, dan fungsi pengawasan yang dijalankan pers merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk di tingkat desa. Karena itu, hubungan antara aparatur pemerintahan dan insan pers diharapkan dapat terjalin secara sehat, profesional, dan saling menghormati.
"Kita akui ada segelintir oknum yang memanfaatkan kartu pers untuk kepentingan pribadi dan melakukan pemerasan, jika ada bukti silahkan dilaporkan ke pihak berwajib, namun jangan digeneralkan, sehingga mencoreng profesi wartawan," pungkas Anas.mis
Editor : Redaksi
