JOMBANG (Realita)- Sejak dilantik pada 9 Oktober 2024 lalu, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Jombang sudah puluhan kali melakukan studib banding tau kunjungan kerja (kunker) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga Januari 2025 ini.
Kebiasaan plesiran anggota DPR Jombang ke luar daerah dengan balutan nama kujungan kerja, sudah menjadi "penyakit" yang sulit dihilangkan.
Di Yogyakarta 50 anggota DPRD Jombang tersebut, melaksanakan kunker dengan tema kerja dan tujuan berbeda-beda sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing komisi, pada hari Selasa maupun Jumat.
Tak tanggung-tanggung anggaran uang saku atau uang harian (UH) untuk membiayai 'kaki gatal' anggota DPRD Jombang, mencapai Rp6,5 miliar lebih.
Angka Rp6,5 miliar ini hanya diperuntukkan untuk UH atau uang saku para anggota DPRD Kabupaten Jombang, selama menjalankan kunker pada hari Selasa maupun Jumat disetiap minggunya.
Menukil laman LPSE, ada beberapa item penganggaran kegiatan untuk fasilitasi tugas DPRD Kabupaten Jombang. Diantaranya, belanja perjalanan dinas biasa (uang harian) mencapai Rp6,5 miliar.
Ada lagi, uang harian belanja perjalanan dinas biasa luar negeri yang menelang anggaran Rp420 juta. Uang harian perjalanan dinas biasa untuk pendalaman tugas DPRD Jombang sebesar Rp922 juta.
Besarnya anggaran perjalanan dinas (uang harian) kunker anggota DPRD Kabupaten Jombang yang digelontorkan, menuai sorotan dari pemerhati publik di Kota Santri.
Direktur Linkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori mempertanyakan biaya kunker legislatif yang mencapai Rp6,5 miliar lebih.
Menurutnya, selain pemborosan anggaran lantaran biaya belajar anggota DPRD Jombang menyedot anggaran miliaran rupiah. Namun, tidak ada implementasi yang berdampak ke masyarakat.
"Anggaran sebesar itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya dalam aspek finansial, namun kinerja juga dampaknya," kata Aan, Kamis (13/2/2025).
Selama ini, diungkapkan Aan Anshori, kunker yang dilakukan anggota DPRD Jombang belum diketahui seberapa efektif. Karena sepenilaiannya, kunker menjadi salah satu alat untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, meski terkesan "receh" menurutnya.
"Aku berhipotesis kalau mau dicek, anggaran yang digunakan untuk kunker dengan manfaatnya masih sangat jauh ya," kata Aan Anshori.
Nilai anggaran uang harian kunker yang cukup fantastis, diungkapkan Aan seadanya dialokasikan untuk beasiswa. "Sudah berapa ratus siswa maupun mahasiswa yang bisa dibiaya, kalau seandainya digunakan untuk beasiswa," tandasnya.
Atau seandainya diperuntukkan untuk perbaikan jalan, sudah bisa mengcover puluhan kilometer jalan di Kabupaten Jombang.
"Seberapa efektif kunker DPRD Jombang, harus diuji keefektifannya. Apakah benar hasil dari kunker, benar-benar implementatif dan sejauh mana implementasinya. Lebih baik dimanfaatkan untuk pos-pos yang sudah saya sebutkan di atas," imbuh pria yang juga aktivis jaringan Gusdurian.
Publik menurutnya, juga berhak tau apa hasil kunker yang sudah dilakukan anggota DPRD Kabupaten Jombang, selama di Jogjakarta.
"Kalau perlu sekalian dengan rincian perjalanan kunker, tujuan kunker kemana dipublikasikan biar publik tau. Soalnya selama ini informasi tersebut seakan ditutup," tandas Aan Anshori.
Aan Anshori beranggapan kunker yang dilakukan anggota DPRD Jombang tersebut "besar pasak daripada tiang".
"Dalam artian apa, menghabiskan anggaran cukup besar tapi tidak tau sejauh mana dampak dari Kunker bagi masyarakat. Cocok gak dengan anggaran yang dikeluarkan. Selama ini publik gak pernah merasakan dampak dari hasil kunker secara langsung, sedangkan anggota dan pimpinan DPRD Jombang tidak mau melakukan instrospeksi atau general checkup," tuturnya.
"Anggota DPRD Jombang, terutama pimpinan dewan. Harus sadar bahwa anggaran kunker bermanfaat bagi warga dengan indikator yang jelas. Selama ini kunker terkesan hanya untuk jalan-jalan, tidak jelas, ndak ada pelaporannya ke publik," pungkas Aan Anshori.rif
Editor : Redaksi
