DEPOK (Realita) - Mantan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa kiai perlu terlibat dalam politik untuk memastikan nilai-nilai Islam tetap mewarnai kebijakan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Halaqah Kebangsaan yang diikuti seribu ustaz dan kiai di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, pada Minggu (16/3/2025).
Halaqah Kebangsaan ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok sebagai wadah sinergi antara ulama dan dunia politik.
"Banyak kiai bilang, urusan politik itu bukan urusan kiai. Kiai kerjanya ngaji, dakwah, doa, jampe-jampe, sembar sembur. Namun politik juga," ujar Ma'ruf Amin.
Menurut Ma'ruf Amin, politik menentukan kebijakan nasional, termasuk di bidang keagamaan, pendidikan, dan ekonomi syariah.
Jika kiai tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, maka nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara bisa terpinggirkan.
"Kiai harus mengambil peran politik agar bisa memberi warna dalam setiap keputusan negeri ini. Para pendiri NU sejak dulu selalu terlibat dalam politik," jelas Ma'ruf Amin.
Ma'ruf Amin menuturkan bahwa keterlibatan kiai dalam politik bukan hal baru.
Sejak awal, Nahdlatul Ulama (NU) telah ikut dalam dinamika politik nasional.
"Saya jadi anggota DPRD DKI Jakarta tahun 1971 dari Partai NU. Umur saya itu belum 30 tahun, tapi sudah menjadi Ketua Fraksi Golongan Islam," ungkap Ma'ruf Amin.
Ia juga mengenang bagaimana dirinya dan Gus Dur berbagi peran dalam politik.
"Gus Dur bilang, saya di NU, sementara saya (Ma'ruf Amin) di partai. Dari situ, PKB berdiri sebagai wadah gerakan politik kiai," tambah Ma'ruf Amin.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin, menegaskan bahwa Halaqah Kebangsaan ini bertujuan membangun sinergi antara PKB dengan para ustaz dan ustazah.
"Selama ini mereka sibuk mengurus umat dan jam'iyah masing-masing. PKB ingin menyinkronkan cara kerja untuk mengawal masyarakat dan pendidikan agama di Kota Depok," ungkap Faizin.
Faizin juga menyoroti peran ustaz dan ustazah yang jarang diperankan dalam struktur pemerintahan Kota Depok.
"Kami ingin ustaz dan ustazah bisa lebih aktif dalam membangun Kota Depok, terutama dalam sisi keagamaan dan moralitas," beber Faizin.
PKB Kota Depok, lanjut Faizin, berkomitmen untuk mendorong keterlibatan lebih banyak ulama dalam pemerintahan.
Hal ini sejalan dengan prinsip PKB sebagai partai berbasis Islam dan nasionalisme.
"PKB sebagai partai politik berbasis agama dan nasionalis ini ingin mengawal peran ulama agar lebih mendapatkan perhatian oleh pemerintah," tutup Faizin.Hry
Editor : Redaksi
