SURABAYA (Realita)- Di tengah gempuran era digital yang serba cepat, Pemerintah Kota Surabaya melangkah mantap dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya soal teknologi, namun juga menyentuh sisi paling dasar: kesejahteraan dan keamanan finansial warganya.
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam virtual assessment TPAKD Award 2025 yang digelar pada Rabu (11/6). Di hadapan panel penilai, Eri memaparkan sederet strategi yang telah digulirkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pinjaman online ilegal dan membangun kebiasaan keuangan yang sehat.
“Kalau mau pinjam uang untuk usaha atau kebutuhan lain, jangan ke pinjol. Kami siapkan solusi lewat Puspita BPR, kredit resmi yang aman dan terjangkau,” kata Eri dengan nada tegas namun penuh kepedulian.
Program Puspita dari PT BPR Surya Arta Utama menjadi andalan Pemkot untuk menyasar pelaku UMKM dan sektor padat karya. Harapannya, masyarakat tak lagi tergoda jebakan rentenir atau pinjol yang kerap kali justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga.
Namun, perjuangan Surabaya tak berhenti di situ. Di dunia pendidikan, Pemkot mengenalkan KatePay — inovasi transaksi nontunai berbasis Kartu Identitas Anak (KIA) yang digunakan pelajar untuk belanja di kantin sekolah atau naik transportasi umum. Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi juga cara menanamkan literasi finansial sejak dini.
“Kami ingin anak-anak kita sudah terbiasa dengan transaksi digital. Karena masa depan ekonomi akan ke sana. Bahkan pembayaran gaji di pemkot sekarang semua via bank,” tutur Eri.
Langkah digitalisasi ini juga menyentuh bidang perlindungan sosial. Pemkot menggandeng Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan dalam program Tabungan Emas dan Jaminan Sosial. Hasilnya? Total simpanan emas masyarakat mencapai Rp743 juta, sementara nilai perlindungan ketenagakerjaan tembus Rp8 miliar.
Literasi keuangan pun menjadi prioritas. Melalui program Padat Karya, masyarakat tak hanya diberi pekerjaan, tapi juga pemahaman soal pentingnya mengelola uang dan menggunakan layanan keuangan yang sah. Tujuannya jelas: ekonomi rakyat naik kelas, ketimpangan berkurang.
“Begitu masyarakat paham digital dan finansial, pemerintah jadi lebih mudah ambil kebijakan. Kita tahu mana yang butuh bantuan, mana yang siap dikembangkan,” jelas Eri, sembari menekankan pentingnya data dan transparansi.
Inovasi lainnya datang dari e-Peken, platform daring belanja kebutuhan harian dari pedagang lokal. Aplikasi ini dirancang sebagai jembatan antara konsumen dan UMKM, sekaligus mendukung transaksi digital yang aman dan praktis.
Langkah demi langkah ini membawa hasil. Angka kemiskinan di Surabaya kini turun menjadi 1,6% pada 2024 — sebuah capaian yang tak terlepas dari kerja keras Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan kolaborasi lintas sektor.
Apresiasi pun datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur. Kepala OJK Jatim, Yunita Larasati, memuji pendekatan Surabaya yang menyentuh langsung ke akar persoalan.
“Kami lihat langsung upaya Pemkot dalam mendorong transaksi QRIS di sekolah dan kantor, serta memberikan edukasi literasi keuangan ke masyarakat. Ini bentuk nyata sinergi yang memberi dampak,” ujar Yunita.
Di Surabaya, digitalisasi bukan sekadar tren. Ia adalah alat untuk menghadirkan keadilan, memberdayakan warga, dan membangun masa depan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.yudhi
Editor : Redaksi
