PROBOLINGGO (Realita) - Sebanyak 11.023 pekerja rentan di Kota Probolinggo tahun ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkot Probolinggo.
Pembayaran iuran kepesertaan mereka difasilitasi Pemkot lewat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.
Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan Kota Probolinggo Tahun 2025 itu dilaunching
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo di Ruang Puri Manggala Bhakti, Kantor Wali Kota Probolinggo, belum lama ini.
Sebanyak 11.023 pekerja rentan yang mendapat perlindungan itu terdiri dari 1.925 nelayan, 4.098 petani, dan 5.000 pelaku UMKM. Jumlahnya lebih banyak dibanding tahun lalu yang sebanyak 10.287 pekerja. Meningkat 736 pekerja.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo mengapresiasi komitmen Wali Kota Probolinggo bersama seluruh jajarannya dalam merealisasi perlindungan jaminan sosial belasan ribu pekerja rentan ini.
Menurut Hadi, apa yang dilakukan Pemkot Probolinggo dengan memberikan jaminan sosial ini tak lain untuk menyejahterakan warganya.
"BPJS Ketenagakerjaan bukan badan usaha yang berbisnis. Kami badan yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana, memberikan kemanfaatan sesuai peraturan dengan prinsip gotong royong, sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang dan keluarga pun sejahtera,” urai Hadi.
BPJS Ketenagakerjaan mendapat amanah menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Program yang diberikan kepada 11.023 pekerja rentan di Kota Probolinggo ini program dasar BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM, yang memberikan manfaat jaminan sosial atas resiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Dengan didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Probolinggo Nurhadi Wijayanto, Hadi mengatakan, klaim JKM yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Probolinggo mencapai Rp10,9 miliar untuk 272 ahli waris.
“Dan ang paling luar biasa dalam program ini, ada beasiswa bagi dua anak dari pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja, mulai TK hingga Perguruan Tinggi dengan total maksimal Rp174 juta," kata Hadi.
Di Kota Probolinggo, ada 215 anak yang mendapatkan beasiswa dari program ini. Harapannya, anak-anak yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan sekolah sampai perguruan tinggi.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin Sp.OG (K) M.Kes, menyebut kebijakan yang dilakukan sesuai visi-misinya sebagai Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Probolinggo sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Tahun ini ada 11.023 pekerja rentan di Kota Probolinggo yang mendapat jaminan sosial. Persentasenya masih sekitar 40 persen. Masih banyak warga kota yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," paparnya.
"Kami berharap tahun depan, target kami minimal harus mencapai angka 60 persen,” tegasnya.
Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Mencoba membuka peluang baru hingga membuka iklim investasi dengan harapan kemiskinan bisa berkurang.
"Karena itu, pemerintah terus mengcover pekerja rentan mendapat jaminan sosial agar jangan sampai kecelakaan kerja dan kematian menjadi penyebab utama keluarga menjadi jatuh miskin," tutur Aminuddin.
Dia mewanti-wanti pada ahli waris penerima santunan agar tidak menggunakan uang santunan untuk hal-hal yang tidak berguna. "Jadikan modal untuk mencari sumber penghasilan lain," pesannya.
Launching Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Kota Probolinggo Tahun 2025 ini ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Terus, dilanjutkan dengan penyerahan simbolis santunan kematian (JKM) kepada ahli waris nelayan, petani, dan UMKM.
Dalam kegiatan ini juga disampaikan paparan tentang filosofi jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus tanya jawab oleh Account Representative Perwakilan (ARP) BPJS Ketenagajerjaan Probolinggo Daddy Hendra Suryawan dan Kadisperinaker Kota Probolinggo Budiono Wirawan. gan
Editor : Redaksi
