JAKARTA (Realita)- Proyek ambisius Pemerrintah dalam proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur kembali menghadapi tembok besar akibat kurangnya anggaran.
Meski pemerintah berkali-kali menyatakan perpindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dirancang secara matang, kenyataannya di lapangan menunjukkan omon-omon belaka.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks DPR RI mengakui bahwa persoalan dana anggaran menjadi pengganjal utama realisasi pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan.
Ia menyebut pemerintah sebenarnya telah menyiapkan segala aspek, mulai dari rencana induk, anggaran, hingga payung hukum berupa Undang-Undang IKN. Namun, kunci utamanya tetap uang.
“Masalah perpindahan dan percepatan itu bergantung pada kesiapan anggaran,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (21/7/2025).
Pernyataan ini sekaligus menjadi tanggapan terhadap dorongan Partai Nasdem yang mendesak agar seluruh ASN, kementerian, dan lembaga negara segera angkat kaki dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sayangnya, semangat politik itu belum ditopang logistik yang memadai.
Ironisnya, Otorita IKN justru mengajukan tambahan anggaran jumbo senilai Rp16 triliun untuk tahun 2026, jauh melampaui pagu awal sebesar Rp5,05 triliun. Permintaan itu menimbulkan pertanyaan besar seberapa realistis target perpindahan pemerintahan jika kebutuhan anggaran terus membengkak?
“Saya belum tahu apakah anggaran 2026 disetujui atau tidak. Tapi pemerintah punya target. Kita ikuti saja,” ucap Dasco tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Di tengah janji-janji besar tentang IKN sebagai simbol peradaban baru, pemerintah tampaknya masih berkutat pada soal klasik keuangan. Jika anggaran saja belum pasti, akankah proyek mercusuar ini berakhir jadi fatamorgana. (tom)
Editor : Redaksi
